Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyatakan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota akan mengevaluasi skala prioritas program pembangunan sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja operasional serta mengkaji ulang program-program pembangunan yang dianggap tidak mendesak.
“Dengan adanya Inpres ini, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan skala prioritas. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus,” ujar Alwi pada Sabtu (8/2/2025).
Kebijakan ini menjadi tantangan besar bagi Kota Balikpapan yang tengah menggarap sejumlah program strategis jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan layanan publik.
Alwi mengingatkan bahwa pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek-proyek yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat. “Dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu strategi yang matang agar program-program vital tetap berjalan. Kita akan upayakan solusi terbaik agar efisiensi ini tidak menghambat pembangunan,” tegasnya.
Dalam kondisi ini, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota dinilai sangat penting. Alwi menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam pengalokasian anggaran agar tidak ada sektor yang terlalu dikorbankan.
Untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, Alwi mengusulkan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah. Beberapa langkah yang disarankan yakni pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, menarik investasi dalam sektor ekonomi lokal yang strategis, diversifikasi sumber pendapatan melalui inovasi ekonomi daerah.
DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota berencana segera menggelar pembahasan intensif untuk menyusun ulang anggaran dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi. “Ke depan, kita akan mencari langkah-langkah yang lebih inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa harus terlalu banyak memangkas program yang sudah direncanakan,” tutupnya.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Balikpapan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
