Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa Dewan bersama Pemerintah Kota akan fokus mengedepankan efisiensi dalam pengalokasian anggaran belanja daerah, terutama setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada awal tahun ini.
“Tanpa adanya instruksi pun, kita mengutamakan efisiensi dalam penyusunan program. Dengan adanya Inpres ini, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan skala prioritas,” ujar Alwi pada Sabtu (8/2/2025).
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja operasional serta penyesuaian program yang tidak mendesak dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah direncanakan. Beberapa program strategis mungkin akan mengalami pengurangan anggaran atau bahkan dibatalkan jika dianggap kurang mendesak.
“Kami harus bekerja keras untuk menyiasati kondisi ini. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus. Ini yang perlu segera didiskusikan dengan Pak Wali Kota,” jelas Alwi.
Alwi menyebutkan bahwa efisiensi ini menjadi tantangan besar, terutama karena Balikpapan memiliki sejumlah program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan layanan publik.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran tanpa pertimbangan yang matang berisiko menghambat pelayanan masyarakat dan pencapaian target pembangunan jangka panjang.
DPRD Balikpapan akan segera mengadakan pembahasan strategis dengan Wali Kota untuk menyusun ulang program prioritas dan memastikan kebijakan efisiensi ini tidak merugikan masyarakat.
“Dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu strategi yang matang agar program-program vital tetap berjalan. Kita akan upayakan solusi terbaik agar efisiensi ini tidak menghambat pembangunan,” tegas Alwi.
Pemerintah dan DPRD berkomitmen mencari solusi yang memastikan keberlanjutan program penting, sekaligus mematuhi kebijakan nasional untuk efisiensi anggaran. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
