Lintaskaltim.com, PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi menyerahkan draf rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 kepada DPRD PPU. Draf ini diserahkan oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Selasa (15/4/2025).
RPJMD ini dirancang untuk mencerminkan visi dan misi kepala daerah, sekaligus menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah dalam konteks kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Dokumen RPJMD berisikan pembangunan daerah khususnya terkait visi, misi, dan program kepala daerah,” jelas Abdul Waris Muin.
Ia menekankan bahwa hadirnya IKN Nusantara membawa dampak signifikan, termasuk meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten PPU. Hal ini menjadi tantangan besar dalam perencanaan pembangunan yang harus mengakomodasi isu-isu strategis.
Penyusunan RPJMD 2025-2029 mengedepankan sejumlah prinsip transparansi dan akuntabilitas, responsivitas dan efisiensi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah tersebut.
Waris menggarisbawahi beberapa isu strategis yang menjadi fokus RPJMD, di antaranya peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan secara terintegrasi, pemerataan infrastruktur pelayanan publik.
RPJMD PPU disusun dengan memperhatikan keterpaduan dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kaltim dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Keharmonisan ini bertujuan memastikan langkah pembangunan di PPU sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
“Penelaahan terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah menjadi dasar bupati PPU dalam merumuskan visi pembangunan jangka menengah daerah,” tutup Abdul Waris.
Dengan diserahkannya draf ini, Pemkab PPU berharap dapat segera mendapatkan masukan dari DPRD untuk menyempurnakan RPJMD sebelum diimplementasikan secara resmi. (wal/ADV/Diskominfo PPU)
