Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara tepat sasaran dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD, yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (25/8/2025).
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan perubahan APBD 2025. Tahapan sebelumnya, yakni penyampaian nota penjelasan Wali Kota pada 19 Agustus 2025 serta pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada 20 Agustus 2025, telah dilakukan.
“Sebagaimana kita simak bersama, fraksi-fraksi telah menyampaikan catatan kritis sekaligus dukungan terhadap upaya pemerintah dalam pembangunan maupun perbaikan fasilitas di Balikpapan,” ujar Yono.
Meski fraksi-fraksi menunjukkan dukungan, DPRD tetap menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah Kota Balikpapan juga diminta untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Fraksi-fraksi mendorong pemerintah untuk terus berinovasi, termasuk memanfaatkan potensi industri kreatif yang sedang tumbuh, agar pendapatan daerah meningkat dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat maupun bantuan keuangan provinsi,” tambah Yono.
Selain itu, DPRD menyoroti keterbatasan waktu pelaksanaan perubahan APBD 2025 yang efektif hanya tersisa sekitar tiga hingga empat bulan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah kota dihimbau agar memaksimalkan penyerapan anggaran, sekaligus meminimalisir munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang selama ini menjadi masalah klasik di akhir tahun.
Beberapa sektor prioritas yang turut menjadi sorotan DPRD dalam pembahasan perubahan APBD kali ini antara lain perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, penataan drainase untuk mengantisipasi banjir, serta dukungan bagi program pendidikan. Optimalisasi anggaran diharapkan dapat memastikan bahwa proyek-proyek tersebut benar-benar terealisasi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian jawaban resmi dari Wali Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Jawaban tersebut menjadi dasar penting bagi proses finalisasi perubahan APBD 2025, yang diharapkan dapat segera ditetapkan agar program pembangunan bisa berjalan sesuai target. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
