Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti lemahnya integrasi program pembangunan daerah setelah menemukan banyak usulan hasil pembahasan dewan tidak tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kondisi ini dinilai menunjukkan minimnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam proses penyusunan program kerja pemerintah kota.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengungkapkan kekecewaannya setelah rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD mitra dan Bappeda yang membahas penyesuaian kegiatan untuk tahun anggaran 2026 di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, banyak program yang telah dibahas bersama DPRD, baik melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, maupun sidak, tidak muncul dalam sistem perencanaan daerah. Sebaliknya, yang tercantum justru program internal dari masing-masing dinas.
“Program-program yang kami hasilkan dari RDP, kunjungan lapangan, dan sidak bersama OPD tidak muncul di SIPD. Justru yang masuk hanya program internal dari dinas,” tegas Taufik.
Ia menilai situasi ini menggambarkan lemahnya integrasi dan komunikasi antarlembaga dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan. Padahal, DPRD memiliki peran penting sebagai lembaga representatif masyarakat yang memastikan aspirasi publik benar-benar terakomodasi dalam kebijakan daerah.
“Kalau aspirasi masyarakat tidak diperjuangkan, lalu apa gunanya DPRD. Kepercayaan publik terhadap lembaga ini bisa hilang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taufik menekankan pentingnya peran aktif Bappeda sebagai koordinator utama perencanaan agar dapat menyatukan berbagai program lintas sektor secara komprehensif.
Ia juga mengingatkan agar setiap OPD tidak hanya berfokus pada program internal yang bersifat sektoral atau kepentingan golongan tertentu.
“Bappeda harus bisa memimpin sinkronisasi lintas OPD. Jangan sampai program prioritas hasil pembahasan bersama DPRD justru tidak masuk karena kalah oleh kepentingan golongan,” sambungnya.
Komisi II DPRD berharap ke depan koordinasi antara OPD dan Bappeda bisa lebih terbuka, transparan, dan partisipatif, sehingga penyusunan program kerja tahun 2026 benar-benar mencerminkan sinergi antara pemerintah dan legislatif.
“Kami ingin pembangunan Balikpapan berjalan sesuai arah kebutuhan masyarakat, bukan semata berdasarkan keinginan dinas tertentu,” pungkas Taufik. (ADV/DPRD Balikpapan)
