Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal dalam menjalankan program. Hal ini terlihat dari masih terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di beberapa OPD.
Menurut Danang, munculnya SILPA menjadi indikator kurang maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Kondisi ini, kata dia, juga menjadi perhatian pemerintah pusat karena berdampak terhadap besaran dana transfer ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kenapa sampai di daerah masih ada SILPA? Ini jadi pertanyaan. Bisa jadi karena programnya lambat berjalan. Akhirnya, ketika ada SILPA, pusat menyoroti dan berdampak pada berkurangnya transfer dana ke daerah,” ujar Danang, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan pentingnya komitmen dan tanggung jawab OPD dalam mengelola anggaran publik. Untuk itu, seluruh OPD diminta aktif menyusun dan melaksanakan program sejak awal tahun anggaran.
Selain itu, lanjut Danang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta proses lelang kegiatan juga perlu dipercepat setelah pengesahan APBD.
“Kami minta semua OPD segera membuat program setelah APBD disahkan. RKA harus disusun jauh-jauh hari, supaya kegiatan bisa langsung berjalan. Jangan sampai baru mulai di bulan April atau Mei,” tegasnya.
Danang mencontohkan, keterlambatan pelaksanaan lelang menjadi salah satu penyebab terjadinya SILPA. Misalnya, proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang membutuhkan waktu pengerjaan cukup panjang.
“Kalau lelang baru dimulai di akhir tahun, seperti proyek drainase misalnya, apakah bisa selesai dalam dua bulan? Tidak mungkin. Akhirnya kegiatan tertunda dan anggaran tidak terserap,” jelasnya.
Ia juga menyoroti adanya perubahan sistem dalam e-katalog versi 6 yang turut memperlambat pelaksanaan kegiatan di sejumlah OPD. Meski demikian, Danang menekankan agar hal tersebut tidak dijadikan alasan atas lambatnya penyerapan anggaran.
“Perubahan sistem memang ada, tapi pemerintah harus lebih aktif dan peka. Setelah pengesahan APBD, program harus segera berjalan. Jangan menunggu sampai akhir tahun,” tandasnya.
Danang berharap, Pemerintah Kota Balikpapan bisa lebih sigap dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar tidak menimbulkan SILPA di akhir tahun.
“Kami ingin pemerintah kota lebih tanggap. Setelah pengesahan, semua kegiatan segera dijalankan agar anggaran terserap maksimal. Ini demi efisiensi dan pembangunan kota yang lebih baik,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
