Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Siska Anggreni, mendorong pemerintah daerah untuk segera beralih ke sistem pendataan digital terpadu dalam penanganan stunting.
Menurutnya, digitalisasi data menjadi langkah penting agar kebijakan penurunan angka stunting lebih efektif dan tepat sasaran.
Siska menilai, hingga kini Balikpapan belum memiliki data pasti mengenai jumlah kasus stunting. Hal ini disebabkan oleh sistem pendataan manual yang belum akurat dan tidak diperbarui secara berkala, terutama di tingkat kader posyandu.
“Kita sebenarnya belum tahu pasti berapa persentase stunting di Balikpapan karena masalahnya ada di pendataan. Kalau data dari bawah, terutama dari kader-kader posyandu, bisa diperbaiki, kita bisa tahu kondisi yang sebenarnya,” jelas Siska kepada wartawan, Senin (20/10/2025).
Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Bogor dan Jakarta yang telah menerapkan sistem pendataan digital berbasis teknologi. Di wilayah tersebut, data masyarakat terintegrasi dan dapat diakses secara cepat serta akurat.
“Di Bogor itu ada pendataan dengan kategori seperti stunting, fakir miskin, keluarga tidak mampu, hingga janda. Data tersebut lengkap dengan foto, alamat, dan nomor HP. Jadi bisa langsung dimonitor wilayahnya secara jelas,” terangnya.
Menurut Siska, model pendataan digital seperti itu bisa diterapkan di Balikpapan agar penanganan stunting tidak hanya reaktif, tetapi juga berbasis data riil. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menentukan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi gizi anak serta mempercepat penurunan angka stunting.
“Kalau pendataannya sudah valid, baru kita tahu berapa sebenarnya jumlah kasus stunting dan langkah apa yang perlu diambil. Kalau datanya tidak lengkap atau tidak diperbarui, kita tidak tahu dari mana harus mulai memperbaikinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Siska mengungkapkan bahwa di Jakarta, sistem pendataan tersebut bahkan telah dikembangkan melalui command center dengan anggaran mencapai sekitar Rp10 miliar. Melalui sistem itu, seluruh data, termasuk penanggulangan bencana maupun stunting, dikelola secara terpusat dan terintegrasi.
“Aplikasinya terintegrasi, jadi semua data bisa diakses dengan mudah. Mungkin Balikpapan juga bisa mengadopsi sistem serupa agar penanganan stunting lebih efisien,” tambahnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan menindaklanjuti usulan tersebut dengan memperkuat mekanisme pendataan digital mulai dari tingkat RT hingga kelurahan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. (ADV/DPRD Balikpapan)
