Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya percepatan penguatan kemandirian fiskal daerah di tengah penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada APBD 2026.
Hal itu disampaikan Siswanto Budi Utomo saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026, yang digelar di Ballroom Hotel Grand Senyiur, pada Kamis (20/11/2025).
Fraksi Gerindra mengapresiasi adanya penyesuaian arah pembangunan yang kini lebih memprioritaskan belanja wajib, mandatory spending, dan efisiensi belanja operasional.
Namun, pergeseran fokus tersebut dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan, terutama terkait isu pengendalian banjir dan kesiapan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kondisi ini menuntut kita segera meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Penurunan kemampuan fiskal akibat pemangkasan TKD membuat APBD semakin rentan terhadap kebijakan fiskal nasional,” ujar Siswanto.
Gerindra juga menyoroti ketidakpastian perkiraan alokasi transfer daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hingga kini, pemerintah kota masih menggunakan asumsi penurunan sekitar Rp100 miliar, yang dinilai dapat menimbulkan risiko ketidakseimbangan anggaran di tengah tahun berjalan.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan rinci mengenai langkah strategis Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor-sektor potensial di luar pajak daerah yang cenderung stabil.
“Sebagai fondasi menuju kemandirian fiskal, kami mengharapkan paparan komprehensif mengenai strategi konkret peningkatan PAD pada 2026,” ucap Siswanto.
Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah kota agar APBD 2026 memberikan manfaat maksimal bagi warga Balikpapan. (ADV/DPRD Balikpapan)
