Lintaskaltim.com, BERAU — Rencana penghapusan ribuan peserta program BPJS Kesehatan di Kabupaten Berau memicu kekhawatiran serius pihak legislatif.
Kebijakan ini dinilai berpotensi mengganggu akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Selama ini, mereka sangat bergantung pada jaminan pemerintah untuk mendapatkan pengobatan secara layak.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, mengingatkan agar pencoretan peserta tidak dilakukan secara terburu-buru.
Ia mendesak pemerintah daerah melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.
Jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dilindungi oleh negara secara konsisten.
“Jangan sampai warga yang selama ini terbantu justru kehilangan akses berobat. Ini menyangkut hak dasar masyarakat,” ujar Sakirman, Selasa (31/3/2026).
Sakirman turut menyoroti capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Berau yang saat ini sudah cukup tinggi.
Angka partisipasi masyarakat tercatat telah melampaui 85 persen dari total penduduk Bumi Batiwakkal.
Jika jumlah peserta dikurangi, kualitas perlindungan kesehatan masyarakat secara keseluruhan terancam mengalami penurunan.
“Capaian ini bukan hal kecil. Kalau dikurangi, risikonya masyarakat kembali kesulitan mendapatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan,” tegasnya.
Pemerintah daerah diminta lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyasar langsung kelompok rentan.
Sakirman mendorong adanya langkah alternatif berupa validasi ulang data penerima manfaat secara berkala.
Langkah validasi data harus memastikan warga yang berhak tetap terdaftar tanpa ada yang dikorbankan.
DPRD Berau berkomitmen akan mengawal ketat kebijakan ini agar tidak merugikan masyarakat kecil di lapangan.
Setiap kebijakan publik ditegaskan harus tetap berpihak pada asas kesejahteraan dan keadilan sosial.
Perlindungan kesehatan wajib menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah daerah.
Kepastian layanan kesehatan bagi seluruh warga harus tetap terjamin tanpa terkecuali.
“Perlindungan kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai ada warga yang terabaikan hanya karena kebijakan yang tidak matang,” pungkas Sakirman. (ADV/DPRD BERAU)
