Lintaskaltim.com, BERAU — DPRD Berau mulai menyuarakan langkah ekstrem untuk melepaskan ketergantungan daerah dari sektor pertambangan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mendorong alokasi 10 persen APBD khusus untuk pengembangan sektor pariwisata.
Pariwisata diyakini mampu menjadi mesin ekonomi masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Berau.
Namun, Sutami mengingatkan bahwa dorongan anggaran besar tersebut wajib dibarengi rencana yang matang.
Pembangunan sistem yang jelas sangat diperlukan agar pengalokasian dana tidak menjadi pemborosan anggaran semata.
Persiapan yang kuat menjadi kunci agar target ekonomi baru ini dapat tercapai secara maksimal.
“Kita butuh kerja keras, kerja kompak bersama sebenarnya. Ketika sistem sudah terbangun, jangankan 10 persen, 20 persen pun bisa kita dorong,” tegas Sutami, Kamis (2/4/2026).
Sutami menyoroti sejumlah masalah krusial yang menghambat kenyamanan pengunjung di objek wisata pesisir Berau.
Fenomena wisatawan mengantre hingga menginap di SPBU saat libur lebaran lalu dianggap sebagai rapor merah.
Kondisi tersebut bisa memicu trauma bagi pengunjung yang datang dari jauh untuk menikmati keindahan alam.
Ia mendesak pihak Pertamina untuk lebih sigap mengantisipasi lonjakan permintaan bahan bakar di lokasi wisata.
Selain BBM, masalah klasik seperti sampah dan kondisi listrik yang sering padam turut menjadi keluhan utama.
Padahal, gardu listrik sudah tersedia namun layanan di kampung wisata dinilai masih sangat mengecewakan.
“PLN itu mati lampu, mati lampu, mati lampu. Habis rusak peralatan elektronik masyarakat di kampung itu. Saya bingung, padahal sudah ada gardu di sana,” tegasnya lagi.
Infrastruktur telekomunikasi juga dinilai belum mendukung potensi keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Berau.
Banyak spot wisata estetik namun tidak memiliki jaringan internet yang stabil bagi para wisatawan.
Hal ini menghambat promosi gratis dari pelancong yang ingin mengunggah momen liburan ke media sosial.
Sutami menegaskan pembenahan harus dimulai dari hal mendasar seperti jaringan internet dan juga ketersediaan energi.
Sebelum melangkah pada proyek besar, fasilitas dasar inilah yang harus segera dipastikan berfungsi dengan baik.
“Jaringan kita juga, mereka datang ke sana itu pengen langsung selfie, pengen langsung pasang status, sementara jaringan tidak mendukung. Itu dulu yang dibenahi,” jelasnya.
Sebagai bentuk keberpihakan, DPRD Berau menyatakan kesiapan memfasilitasi pinjaman modal bagi warga lokal.
Skema pinjaman tanpa bunga ini dapat diajukan oleh masyarakat melalui verifikasi pihak kecamatan setempat.
Fasilitas ini bertujuan meningkatkan kualitas akomodasi agar wisatawan merasa lebih nyaman selama berkunjung.
Namun, bantuan ini dikhususkan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki bangunan atau fasilitas dasar.
Pinjaman ini difokuskan untuk pengembangan fasilitas pendukung, bukan untuk memulai pembangunan fisik dari nol.
“Kalau memang dia punya penginapan, misalnya kurang AC, bisa, tapi kalau baru mau membangun, kita enggak berani,” tambahnya.
Melalui perbaikan sarana prasarana dan dukungan modal, pariwisata Berau diharapkan dapat terkoneksi secara optimal.
Keberanian mengucurkan anggaran besar dari APBD diharapkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. (ADV/DPRD BERAU)
