Lintaskaltim.com, BERAU — Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, memberikan catatan penting bagi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini merespons mutasi besar-besaran yang baru saja dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
Ia mengingatkan para pejabat JPT Pratama untuk segera bekerja maksimal mengawal program prioritas pemerintah daerah.
Kebijakan Bupati Berau, Sri Juniarsih, telah melantik sejumlah kepala dinas serta staf ahli pada Selasa (7/4/2026).
Elita menegaskan, momentum penyegaran birokrasi ini harus dibarengi dengan akselerasi kinerja nyata di lapangan.
Pejabat selevel kepala dinas seharusnya tidak lagi membutuhkan waktu panjang untuk beradaptasi di tempat tugas baru.
“Tidak ada waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Pengalaman memimpin sudah cukup, jadi harus langsung fokus pada pencapaian program prioritas,” jelas Elita.
Elita menyebut mutasi merupakan hal lumrah dalam birokrasi demi penyegaran organisasi secara menyeluruh.
Namun, pergantian nakhoda di sebuah instansi harus menjadi titik balik untuk meningkatkan performa kerja.
Terutama dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang sebelumnya belum berjalan optimal atau masih menggantung.
Para kepala dinas baru dituntut mampu membuktikan kapasitasnya sesuai visi dan misi pemerintah daerah.
Kontribusi nyata dalam mengeksekusi kebijakan kepala daerah menjadi indikator utama keberhasilan mereka di posisi baru.
Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar target pembangunan Bumi Batiwakkal dapat tercapai tepat waktu.
“Mereka yang ditunjuk ini bisa memberikan kontribusi terhadap eksekusi program kepala daerah yang telah diberikan,” paparnya.
Selain menuntut kinerja, Elita memberikan sorotan tajam terhadap sejumlah posisi kepala OPD yang masih kosong.
Ia mendesak agar kursi-kursi strategis tersebut segera diisi oleh pejabat definitif dalam waktu dekat.
Kekosongan pimpinan di instansi teknis dinilai dapat mengganggu roda pemerintahan jika dibiarkan terlalu lama.
Pengisian jabatan harus menjadi agenda prioritas berikutnya bagi tim baperjakat dan kepala daerah.
Pelayanan publik tidak boleh tersendat hanya karena ketiadaan nakhoda tetap pada instansi pelayanan masyarakat.
“Jabatan yang kosong harus segera diisi agar roda pemerintahan berjalan maksimal dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegasnya.
Elita mengingatkan kembali jati diri setiap pejabat sebagai abdi negara yang harus siap ditempatkan di mana saja.
Komitmen dalam menjalankan tugas serta pencapaian target kinerja menjadi harga mati bagi setiap aparatur.
Kesiapan bekerja dengan sebaik-baiknya adalah bentuk nyata dari dedikasi pelayanan kepada seluruh masyarakat Berau.
“Dimanapun ditempatkan, harus siap dan bekerja dengan sebaik-baiknya demi pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
