Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Di tengah masih terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Balikpapan, Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyoroti adanya potensi kelemahan pada sistem pengawasan distribusi BBM, khususnya terkait penggunaan barcode dalam proses pengisian bahan bakar bersubsidi.
Menurut Fauzi, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan tingginya permintaan BBM, tetapi juga perlu dilihat dari sisi efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan saat ini. Ia menilai masih terdapat celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga mengganggu ketepatan distribusi BBM kepada masyarakat.
“Antrean panjang yang terus terjadi harus menjadi bahan evaluasi bersama. Jangan sampai ada kelemahan sistem yang justru dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan tertentu,” ujar Fauzi kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Fauzi mengaku pernah menemukan adanya indikasi penggunaan barcode lain yang tetap dapat diterima saat proses pengisian BBM. Temuan tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa sistem yang ada saat ini masih memerlukan penyempurnaan agar lebih aman dan akuntabel.
“Saya pernah melihat saat pengisian BBM muncul barcode lain yang masih bisa digunakan. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan digital perlu diperkuat agar tidak membuka ruang penyalahgunaan,” katanya.
Ia menegaskan, perbaikan sistem berbasis teknologi harus menjadi salah satu fokus utama dalam upaya menata distribusi BBM. Dengan sistem yang lebih ketat dan transparan, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sekaligus memastikan BBM tersalurkan kepada pihak yang berhak.
Selain pembenahan sistem, Fauzi juga mendorong peningkatan pengawasan di lapangan dengan melibatkan pihak yang independen. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai aturan dan dapat dipantau secara objektif.
“Pengawasan yang kuat dan sistem yang tertutup dari celah penyalahgunaan akan membantu menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib serta mengurangi keluhan masyarakat terkait antrean panjang,” jelasnya.
Komisi II DPRD Balikpapan, lanjut Fauzi, akan terus mengawal persoalan ini melalui koordinasi dengan instansi terkait dan pihak pengelola SPBU. Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat segera dilakukan guna menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat. (ADV/DPRD Balikpapan)
