Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, usai memimpin rapat internal Banggar, Senin (13/7/2026).
Menurut Alwi, kondisi fiskal saat ini mengharuskan pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) maupun transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, Balikpapan harus mampu memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.
“DBH terus mengalami pengurangan. Karena itu Balikpapan harus mampu mengoptimalkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, Balikpapan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur yang memperoleh pendapatan besar dari sektor pertambangan. Karena tidak memiliki sumber daya alam tersebut, Balikpapan harus mengandalkan sektor jasa, pajak daerah, dan retribusi sebagai penopang utama PAD.
Menurut Alwi, penguatan kemandirian fiskal juga harus didukung dengan pengelolaan pendapatan yang lebih optimal agar pemerintah daerah memiliki ruang yang cukup untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Selain mengoptimalkan potensi yang sudah ada, Alwi menilai keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang strategis bagi Balikpapan. Sebagai daerah penyangga sekaligus pintu gerbang menuju IKN, Balikpapan diperkirakan akan terus menerima peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Ia menilai kondisi tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor jasa, termasuk pajak hotel, restoran, dan berbagai retribusi daerah.
“Momentum pembangunan IKN harus menjadi peluang bagi Balikpapan untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD,” ujarnya.
Alwi berharap upaya memperkuat PAD dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga kemampuan fiskal Kota Balikpapan semakin kokoh. Dengan demikian, pembangunan daerah tetap dapat berjalan optimal meski dana transfer dari pemerintah pusat terus mengalami penyesuaian. (ADV/DPRD Balikpapan)
