Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Kemampuan ekonomi maupun metode pembayaran tidak boleh menjadi pembeda dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengingatkan seluruh rumah sakit agar memberikan pelayanan secara maksimal kepada setiap pasien, baik peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, status kepesertaan jaminan kesehatan maupun kemampuan membayar secara mandiri tidak semestinya memengaruhi kualitas layanan yang diterima pasien.
Menurutnya, persoalan kesetaraan pelayanan ini masih menjadi perhatian lantaran sejumlah warga kerap menyampaikan keluhan terkait pengalaman mereka saat mengakses layanan rumah sakit. Keluhan tersebut terutama datang dari pasien peserta BPJS Kesehatan.
Beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat di antaranya pembatasan waktu pelayanan hingga kesulitan mendapatkan kamar rawat inap dengan alasan kapasitas rumah sakit penuh.
Yono menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pengelola rumah sakit. Jangan sampai persoalan pelayanan justru menghambat masyarakat mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan.
“Jangan sampai ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS maupun pasien umum. Semua harus dilayani secara maksimal tanpa memandang status sosialnya,” kata Yono, Selasa (10/11/2026).
Dia juga mengingatkan bahwa kualitas rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh bangunan yang representatif dan kelengkapan peralatan medis. Cara petugas melayani pasien, kecepatan penanganan, serta kemudahan mengakses fasilitas kesehatan merupakan bagian penting dari mutu pelayanan.
Karena itu, rumah sakit daerah diharapkan tidak sekadar menyediakan fasilitas kesehatan, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pengalaman pelayanan yang baik. Berbagai keluhan yang muncul perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi manajemen secara menyeluruh.
Yono berharap masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat menjadi dasar pembenahan pelayanan kesehatan di Balikpapan.
Dia menegaskan, tingkat kepuasan masyarakat harus mencerminkan kondisi pelayanan yang sebenarnya. Dengan begitu, tidak ada lagi kesenjangan antara penilaian pelayanan rumah sakit dan pengalaman pasien ketika membutuhkan layanan kesehatan.
“Capaian tingkat kepuasan masyarakat seharusnya sejalan dengan pengalaman nyata pasien ketika mendapatkan pelayanan. Dengan demikian, seluruh warga, baik peserta BPJS Kesehatan maupun pasien mandiri, dapat merasakan akses layanan kesehatan yang setara,” pungkasnya. (*)
