Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Keberlanjutan penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan pembiayaan menyusul rencana penghentian bantuan hibah dari Global Fund pada 2027. DPRD Kaltim pun meminta pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota menyiapkan anggaran khusus dalam APBD 2027 agar layanan pengobatan dan pencegahan tidak terganggu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan selama ini sekitar 80 persen pembiayaan penanganan HIV/AIDS di daerah masih bergantung pada bantuan Global Fund. Jika bantuan tersebut dihentikan tanpa skema pembiayaan pengganti, pemerintah daerah dinilai perlu mengambil alih sebagian tanggung jawab pendanaan.
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus memiliki komitmen pembiayaan agar program pencegahan, pemeriksaan, hingga pengobatan bagi pasien tetap berjalan.
“Maka kita harus membangun kesepahaman. Di mana bukan hanya APBN, tetapi juga APBD dapat mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS di daerah ini,” jelas Darlis belum lama ini.
Ia mengingatkan, penghentian bantuan tanpa persiapan anggaran pengganti berisiko mengganggu keberlanjutan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat bagi pasien yang menjalani terapi.
“Kalau dana Global Fund terhenti dan obat habis, dari mana lagi pasien bisa mendapat obat. Jadi harus dianggarkan dari anggaran daerah?” kata legislator Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Desakan tersebut dinilai semakin relevan karena kasus baru HIV/AIDS masih ditemukan di sejumlah wilayah Kaltim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim yang disampaikan dalam keterangannya, tercatat 297 kasus baru sepanjang 2026.
Samarinda menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 111 kasus. Berikutnya Balikpapan dengan 57 kasus, Kutai Timur 33 kasus, dan Kutai Kartanegara 23 kasus.
“Untuk penyakit, pengidap terbanyak di Samarinda, Balikpapan, Kutim, dan Kukar. Maka harus melalui penanganan lebih lanjut,” tegas Darlis Jum’at (13/11/2026).
Selain persoalan pembiayaan, Darlis juga menyoroti mobilitas penduduk seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pergerakan masyarakat antardaerah dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan sistem pencatatan kasus agar data pasien dapat menggambarkan kondisi penanganan secara lebih akurat. Sebab, pasien tidak selalu menjalani pemeriksaan maupun pengobatan di wilayah tempat tinggalnya.
Sebagian pasien dapat mengakses layanan kesehatan di daerah lain melalui mekanisme rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Kondisi tersebut, menurut Darlis, perlu diperhitungkan agar pencatatan dan perencanaan kebutuhan layanan tidak menimbulkan perbedaan data antardaerah.
“Misalkan ada pasien diketahui HIV, tetapi berobatnya di rumah sakit daerah lain. Kan rujukan, yang pertama puskesmas, kalau sudah stadium tertentu dirujuk ke rumah sakit,” urainya.
Di sektor dunia kerja, DPRD Kaltim turut menyoroti belum optimalnya pemeriksaan HIV dalam program pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check-up (MCU) karyawan perusahaan.
Darlis mengungkapkan, berdasarkan uji petik terhadap sejumlah perusahaan, masih ditemukan pemeriksaan kesehatan tahunan yang belum memasukkan skrining HIV sebagai salah satu item pemeriksaan.
Karena itu, ia mendorong perusahaan yang beroperasi di Kaltim mempertimbangkan pemeriksaan HIV dalam program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Pelaksanaannya tentu perlu memperhatikan prinsip kerahasiaan data kesehatan dan persetujuan pekerja.
“Maka, kami meminta perusahaan yang beroperasi di Kaltim ini agar dapat mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin dalam program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini sebagai bentuk dukungan untuk penanggulangan HIV,” ajak penasihat Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim tersebut.
Selain mendorong pemeriksaan, Darlis meminta fasilitas kesehatan di Kaltim lebih aktif memberikan edukasi mengenai pencegahan HIV/AIDS. Upaya tersebut juga harus dibarengi dengan penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menjauhi atau memberikan perlakuan diskriminatif kepada ODHA. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat diperlukan agar pasien dapat menjalani pengobatan secara rutin.
Darlis menjelaskan, HIV dapat dikendalikan melalui terapi antiretroviral (ARV) yang dijalani secara teratur. Terapi tersebut bertujuan menekan jumlah virus dalam tubuh. Jika viral load berhasil ditekan hingga tidak terdeteksi dan kondisi tersebut dipertahankan, HIV tidak ditularkan melalui hubungan seksual atau dikenal dengan prinsip Undetectable = Untransmittable (U=U).
“Penderita HIV sebenarnya bisa diobati. Asalkan mau menjalani terapi secara rutin. Sehingga virusnya tidak lagi menular. Langkah pencegahannya adalah melalui skrining,” beber politikus dari daerah pemilihan Samarinda tersebut.
DPRD Kaltim berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota mulai memasukkan kebutuhan pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS dalam perencanaan APBD 2027. Dengan demikian, potensi berkurangnya bantuan eksternal tidak sampai mengganggu akses pemeriksaan, pendampingan, dan pengobatan bagi masyarakat. (ADV/DPRD Kaltim)












