Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Aktivitas kapal yang berlangsung selama bertahun-tahun di perairan Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, lalu lintas kapal di sejumlah kawasan perairan strategis, termasuk Muara Berau, menyimpan potensi ekonomi yang besar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti belum optimalnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola potensi bisnis maritim tersebut. Ia menilai, aktivitas ekonomi di wilayah perairan Kaltim selama ini lebih banyak dinikmati pihak lain, sementara daerah belum memperoleh pemasukan yang sepadan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah aktivitas kapal di kawasan Muara Berau. Menurut Hasanuddin, terdapat sekitar 100 hingga 150 kapal yang beroperasi di kawasan tersebut setiap harinya. Namun, aktivitas itu belum memberikan kontribusi langsung terhadap PAD Kaltim.
“Sesuai aturan perundang-undangan, wilayah laut 0 hingga 12 mil merupakan kewenangan penuh pemerintah provinsi,” jelas Hasanuddin yang akrab disapa Hamas kepada awak media belum lama ini.
Ia menjelaskan, meskipun sejumlah perizinan kegiatan maritim masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi tetap memiliki ruang untuk mengelola pemanfaatan kawasan laut melalui mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Menurut Hamas, aktivitas kapal di kawasan tersebut sudah berlangsung sekitar dua dekade. Namun, hingga kini pemerintah daerah belum mendapatkan pemasukan dari potensi ekonomi yang dihasilkan.
“Kawasan ini sekarang tidak menghasilkan satu rupiah pun untuk pendapatan asli daerah,” tegas legislator Partai Golkar tersebut.
Persoalan itu, lanjutnya, telah menjadi perhatian pemerintah provinsi sejak 2025. Pemprov Kaltim bahkan telah merancang pengelolaan sektor maritim melalui perusahaan daerah. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena masih menunggu pelimpahan kewenangan dan perizinan dari pemerintah pusat.
Selain aktivitas kapal di Muara Berau, DPRD Kaltim juga menyoroti peluang bisnis jasa kapal tunda atau assist serta pemanduan kapal di sekitar Jembatan Mahakam.
Selama ini, operasional jasa pemanduan kapal di kawasan tersebut masih dikelola Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Hamas menilai perusahaan daerah semestinya memperoleh ruang untuk terlibat, mengingat pembangunan infrastruktur jembatan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim.
Ia mendorong keterlibatan perusahaan daerah melalui skema kerja sama bisnis ke bisnis atau business to business (B2B). Skema tersebut dinilai dapat membuka peluang pendapatan sekaligus memperkuat aspek perlindungan dan pengelolaan risiko terhadap infrastruktur daerah.
“Kalau terjadi kerusakan atau keruntuhan jembatan, apakah Pelindo yang bertanggung jawab membangun kembali? Tidak mungkin, pasti pakai APBD kita. Makanya kita dorong Perusda masuk. Supaya ada skema bisnis ke bisnis, dan bisa diasuransikan. Ini ada efek domino ekonomi,” beber Hamas Jumat (13/11/2026).
Peluang lebih besar juga disebut terdapat pada aktivitas pemindahan muatan antarkapal atau ship-to-ship (STS). Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Muara Berau, Muara Jawa, Balikpapan, Paser, hingga Kutai Timur.
Hamas memperkirakan, apabila pengelolaan kegiatan tersebut dapat melibatkan perusahaan daerah, PT Melati Bhakti Satya (MBS), potensi pendapatan yang bisa diperoleh daerah mencapai Rp300 miliar per bulan.
Namun, peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang ingin diperjuangkan DPRD Kaltim agar perusahaan daerah memiliki kesempatan terlibat dalam bisnis maritim.
“Terkait izin kenapa swasta bisa, sementara ini Perusda kita belum bisa? Itu jadi pertanyaan dan ada rasa ketidakadilan di sini. Padahal usulan proses pelimpahan kewenangan ini sudah kita lakukan sejak 2025,” ujar Hamas.
DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat memberikan kejelasan terkait kewenangan dan perizinan yang dibutuhkan. Dengan demikian, perusahaan daerah dapat mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi maritim tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan.
Bagi Kaltim, optimalisasi sektor maritim tidak hanya berkaitan dengan peluang bisnis perusahaan daerah. Lebih jauh, keterlibatan daerah diharapkan mampu membuka sumber pendapatan baru, memperkuat pengelolaan aset dan infrastruktur, serta memastikan potensi ekonomi dari aktivitas perairan turut memberikan manfaat bagi daerah. (ADV/DPRD Kaltim)












