Lintaskaltim.com, KALTIM – Pemanfaatan kapal assist di sejumlah jembatan yang berada di jalur pelayaran Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya berkaitan dengan kelancaran aktivitas kapal. Aspek perlindungan infrastruktur daerah juga dinilai perlu mendapat perhatian, terutama apabila terjadi kerusakan jembatan akibat aktivitas pelayaran.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai perlu ada skema pertanggungjawaban yang jelas apabila kapal yang melintas menyebabkan kerusakan pada bagian jembatan, seperti tiang penyangga yang tersenggol atau tertabrak.
Menurutnya, kapal assist memiliki peran penting dalam membantu pergerakan kapal di sekitar jembatan. Namun, aktivitas tersebut harus disertai mekanisme perlindungan terhadap infrastruktur yang digunakan masyarakat.
“Kalau jembatan itu ternyata mengalami kerusakan, atau bahkan runtuh! Siapa yang bertanggung jawab membangunnya kembali? Tidak mungkin pihak pelayaran membangunnya menggunakan uang sendiri,” kata Hasanuddin yang akrab disapa Hamas itu, Minggu (15/11/2026)
Hamas mencontohkan sejumlah jembatan di Samarinda yang berada di jalur aktivitas pelayaran. Infrastruktur tersebut dibangun menggunakan anggaran daerah sehingga pemerintah perlu memperhitungkan risiko kerusakan yang mungkin timbul akibat kegiatan kapal.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, ia mendorong keterlibatan perusahaan daerah (Perusda) dalam pengelolaan layanan kapal assist. Menurutnya, Perusda dapat menjadi bagian dari skema kerja sama yang mengatur layanan sekaligus tanggung jawab terhadap risiko pelayaran.
Ia mengusulkan agar perusahaan daerah menjalin kemitraan dengan pihak swasta maupun penyedia layanan pemanduan kapal. Melalui skema tersebut, perlindungan infrastruktur juga dapat diatur dengan melibatkan perusahaan asuransi.
“Asuransi menjadi salah satu instrumen penting yang perlu dipertimbangkan. Tentu saja tujuannya untuk mengantisipasi risiko, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran di sekitar infrastruktur daerah,” beber Hamas, legislator Partai Golkar tersebut.
Ia juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki perusahaan daerah yang bergerak di bidang asuransi. Karena itu, peluang kerja sama tersebut dinilai dapat dikaji lebih lanjut.
“Kalau menggunakan perusahaan daerah, tentunya perusahaan daerah ini bisa mengasuransikan. Kita juga punya perusahaan asuransi. Jadi ada efek domino dari kerja sama itu,” terang Hamas.
Lebih lanjut, Hamas menekankan bahwa pengelolaan sektor maritim perlu memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Tidak hanya perusahaan yang menjalankan kegiatan pelayaran, tetapi juga pemerintah daerah sebagai pemilik dan pengelola infrastruktur.
Ia berharap aktivitas ekonomi sektor maritim di Kaltim dapat memberikan manfaat bagi daerah. Pada saat yang sama, keberlangsungan infrastruktur yang mendukung kegiatan pelayaran juga harus tetap terlindungi.
“Kita punya harapan besar, aktivitas ekonomi sektor maritim di Kaltim ini dapat memberikan manfaat bagi daerah. Juga sekaligus memperhatikan keberlangsungan infrastruktur yang digunakan. Tujuannya tidak lain untuk mendukung kegiatan pelayaran,” tegas Hamas, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)












