Lintaskaltim.com, KALTIM – Penanganan pasien HIV di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan pendataan. Salah satu penyebabnya adalah pasien yang menjalani pengobatan di luar daerah asal, sehingga data pasien yang ditangani fasilitas kesehatan di suatu wilayah tidak seluruhnya berasal dari daerah tersebut.
Persoalan ini menjadi perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menyebut, kondisi tersebut terlihat dari pelayanan pasien di sejumlah rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Kudungga di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Rumah sakit yang berada di Sangatta tersebut tercatat menangani 141 pasien HIV. Namun, tidak seluruh pasien berasal dari Kutai Timur. Beberapa di antaranya diketahui berasal dari daerah lain, seperti Berau dan Bontang.
“Kami kemarin juga bertemu dengan Rumah Sakit Kudungga di Sangatta. Ada beberapa pasien HIV yang ditangani di sana. Rumah sakit tersebut menangani 141 orang,” kata Darlis, sapaan akrabnya, belum lama ini, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya integrasi dan penyelarasan data pasien antardaerah. Dengan pendataan yang lebih terkoordinasi, penanganan pasien diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
Darlis menjelaskan, pelayanan pasien HIV umumnya dimulai dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti puskesmas. Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke rumah sakit.
Persoalan muncul ketika pasien yang dirujuk berasal dari kabupaten atau kota berbeda. Akibatnya, rumah sakit yang menangani pasien tidak selalu berada di wilayah administrasi tempat pasien berasal.
Darlis menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Sebab, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan tanpa terhambat persoalan administrasi maupun perbedaan wilayah.
“Jangan sampai satu rumah sakit membebankan penanganan kepada rumah sakit lainnya. Persoalan ini harus dihadapi oleh seluruh fasilitas kesehatan kita, baik puskesmas maupun rumah sakit,” terang legislator Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia menegaskan, fasilitas kesehatan di setiap daerah perlu mengambil bagian dalam penanganan HIV/AIDS. Peran tersebut mencakup pelayanan awal, pemeriksaan, pengobatan hingga proses rujukan pasien.
Dengan koordinasi yang baik, pelayanan diharapkan tetap berkesinambungan dan pasien tidak kehilangan akses terhadap pengobatan ketika harus menjalani perawatan di luar daerah asalnya.
Persoalan integrasi data dan koordinasi pelayanan ini juga dinilai perlu masuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim. Darlis menyebut, hal tersebut akan menjadi salah satu materi pembahasan lanjutan di DPRD.
“Penanganan pasien tidak hanya berfokus pada wilayah asal. Tetapi juga memastikan fasilitas kesehatan yang menjadi tempat pengobatan mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan,” harap Darlis, politikus dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Samarinda tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)












