Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemkot Balikpapan mulai menimbulkan tekanan serius terhadap program-program strategis yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan fasilitas publik.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya menunda sejumlah kegiatan prioritas, tetapi juga berpotensi menghambat akselerasi pemulihan ekonomi daerah, terutama sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota.
Menurutnya, sejumlah program yang seharusnya mulai berjalan pada 2026 terpaksa dihentikan total karena sebagian besar anggaran OPD terserap untuk pembiayaan rutin.
Beberapa fasilitas publik di bawah Disparpora, termasuk pengembangan UPT Pantai Manggar, ikut terdampak. Bahkan bantuan rombong bagi pedagang kecil yang menyasar kelompok ekonomi lemah pun tak bisa direalisasikan.
“Ketika anggaran hanya cukup untuk gaji, pemeliharaan kendaraan, dan ATK, maka seluruh program pemberdayaan otomatis berhenti. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Taufik, Selasa (18/11/2025)
Ia menambahkan, rencana pembangunan Pasar Inpres yang semula dijadwalkan mulai masuk tahap pelaksanaan pada 2026 kini berada di ambang ketidakpastian. Tekanan anggaran juga dirasakan oleh OPD lintas komisi, bukan hanya mitra Komisi II.
Sementara di beberapa bidang Komisi III sejumlah program masih bisa disesuaikan, Taufik menegaskan bahwa Komisi II praktis tidak memiliki ruang program sama sekali pada 2026. Harapan baru diperkirakan muncul pada 2027 apabila kondisi fiskal daerah kembali pulih dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat tidak lagi mengalami pemangkasan.
Kondisi tersebut turut mempengaruhi pelaksanaan reses anggota dewan. Aspirasi masyarakat yang diserap wakil rakyat kemungkinan besar tidak dapat langsung ditindaklanjuti karena terbatasnya dana aspirasi yang tersedia.
Taufik mengajak masyarakat memahami situasi fiskal daerah saat ini, sembari berharap dukungan pemerintah pusat dapat kembali stabil dalam dua tahun ke depan agar pembangunan daerah tidak terhenti di tengah jalan. (ADV/DPRD Balikpapan)
