Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan pentingnya akurasi data dalam mendukung keberhasilan program perlindungan sosial agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 yang digelar di BSCC Dome, Selasa (2/6/2026).
Menurut Yono, digitalisasi perlindungan sosial menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pendataan masyarakat penerima manfaat berbagai program bantuan pemerintah. Dengan data yang valid dan terbarui, pemerintah dapat memastikan penyaluran bantuan sosial maupun layanan kesehatan berjalan lebih efektif.
“Data yang akurat menjadi kunci utama agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Karena itu, proses pendataan dan validasi harus terus diperkuat,” ujarnya.
Yono menilai masih terdapat sejumlah data yang perlu diperbarui, terutama terkait peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah. Menurutnya, validasi data secara berkala sangat diperlukan untuk menghindari ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data yang tercatat dalam sistem.
Dia menjelaskan bahwa perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, pembaruan data menjadi kebutuhan penting agar program perlindungan sosial tetap tepat sasaran.
“Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya sudah mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara warga yang membutuhkan justru belum masuk dalam data. Ini yang harus terus kita benahi bersama,” katanya.
Selain itu, Yono juga menyoroti tingginya mobilitas penduduk di Kota Balikpapan yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas data kependudukan dan penerima manfaat bantuan sosial. Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup dinamis.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk ketua RT dan perangkat kelurahan, agar aktif mendukung proses pendataan dan pembaruan informasi warga di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat di tingkat akar rumput sangat penting untuk memastikan data yang masuk ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Dengan data yang valid dan terus diperbarui, pemerintah akan lebih mudah menyusun kebijakan yang tepat serta memastikan seluruh program bantuan sosial dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Balikpapan,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
