Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kota Balikpapan, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tengah merumuskan strategi penguatan implementasi program kemandirian pangan.
Untuk mewujudkan hal itu, dewan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang akademisi Universitas Negeri Malang untuk mengkaji langkah-langkah tepat. Kegiatan yang berlangsung Senin (5/11/2024) ini turut menghadirkan perwakilan perangkat dinas terkait, Bulog, serta kelompok tani guna memberikan masukan.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menerangkan mengawali kesempatan ini pembahasan berfokus pada pemetaan potensi pangan lokal. Tujuannya, agar Balikpapan tidak harus bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, semisal Jawa dan Sulawesi.
Dari diskusi tersebut, dewan ingin mencermati potensi-potensi produksi pangan yang perlu pengembangan. Selain juga peluang mengoptimasi penerapan inovasi pertanian, semisal smart farming maupun pembudidayaan ikan.
“Selama ini, kebutuhan pangan kita masih bergantung dari luar daerah. Kami ingin mencari potensi lokal, misalnya ubi dan komoditas hortikultura lainnya,” sebutnya.
Selain itu, diskusi dalam FGD ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan produktivitas dengan penyediaan alat pertanian, dukungan penelitian, dan pemberdayaan petani. Iwan menyoroti perlunya kolaborasi pemerintah dan swasta dalam upaya pemanfaatan lahan guna meningkatkan produksi pangan lokal.
Menurut pengamatannya, Balikpapan saat ini cukup memiliki potensi untuk pengembangan sektor perkebunan ubi, pisang, dan pepaya.
“Jika ada masyarakat yang ingin mengembangkan produk lokal, kita perlu mendorong mereka demi kemandirian pangan di Balikpapan,” serunya.
Ketahanan pangan menurutnya perlu mendapat perhatian serius mulai dari hulu hingga hilir. DP3 bertanggung jawab atas produksi, Dinas UMKM mendukung inovasi pengolahan, dan Dinas Perdagangan mengurus pemasaran.
Selain itu, Iwan menekankan pentingnya mendorong terciptanya nilai tambah pada produk lokal agar mampu bersaing di pasar.
“Jika hanya memproduksi tanpa pengolahan yang inovatif, harga bisa kalah saing dengan produk luar,” ujarnya.
Dewan berharap kajian ini mampu menghasilkan rekomendasi dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosial Balikpapan. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
