Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat menghadapi tantangan besar dalam implementasinya di Balikpapan.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyoroti keterbatasan anggaran yang dapat memengaruhi kualitas gizi dalam setiap paket makanan yang diberikan kepada siswa.
Menurut Gasali, alokasi anggaran sebesar Rp10 ribu per paket makanan masih jauh dari cukup jika disesuaikan dengan harga bahan pangan di Balikpapan. Ia khawatir jumlah tersebut tidak dapat memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Program ini berasal dari pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan. Namun, kami melihat ada tantangan besar dalam memastikan kualitas gizi tetap terjaga dengan anggaran yang tersedia,” kata Gasali, Jumat (31/1/2025).
BGN sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini memiliki kewenangan dalam menentukan vendor katering dan menu makanan yang akan disajikan.
Namun, Gasali menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah agar makanan yang diberikan benar-benar sesuai standar gizi dan mempertimbangkan kondisi harga bahan pokok di Balikpapan.
“Kami masih menunggu keputusan dari BGN terkait komposisi makanan yang disediakan. Harapannya, selain mencukupi kebutuhan gizi, menu ini juga dapat disesuaikan dengan harga bahan pangan lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Meski tidak memiliki kewenangan penuh, DPRD Kota Balikpapan tetap akan mengawasi pelaksanaan program ini. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan terus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya.
Gasali optimistis, jika kendala teknis dapat diatasi, program MBG akan berdampak positif, terutama dalam menekan angka stunting di Balikpapan. “Kami berharap program ini bisa berjalan efektif dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak,” pungkasnya. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
