Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat pastinya akan dirasakan dampaknya di berbagai daerah, termasuk di Kota Balikpapan.
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi memperlambat pembangunan jika tidak disikapi dengan langkah strategis oleh pemerintah daerah.
Menurut Japar Sidik, pembangunan di daerah sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran di tingkat pusat berpotensi mempengaruhi berbagai proyek yang telah direncanakan di Balikpapan.
“Keberhasilan pembangunan harus didukung oleh program yang jelas dan anggaran yang memadai. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran di semua sektor. Hal ini tentu akan berdampak pada pembangunan di daerah,” ujar Japar ketika diwawancarai wartawan, Kamis (13/2/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa APBD Kota Balikpapan disusun berdasarkan beberapa sumber pendapatan utama, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Pemerintah kota perlu menentukan program mana yang lebih prioritas untuk diutamakan. Namun, semua program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap harus berjalan sesuai porsinya, sampai nantinya kondisi ekonomi kembali stabil atau bahkan meningkat,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, Japar Sidik menekankan pentingnya strategi pengelolaan keuangan yang efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan PAD melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan daerah, seperti pariwisata, industri kreatif, dan pengelolaan sumber daya lokal.
Dengan meningkatnya PAD, daerah tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kebijakan fiskal nasional.
Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan perubahan dalam struktur OPD guna menyesuaikan diri dengan keterbatasan anggaran. Namun, ia mengingatkan bahwa penyusunan APBD tetap harus berlandaskan pada estimasi pendapatan yang realistis dan perencanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Dasar perhitungan APBD adalah estimasi pendapatan yang diperoleh, yang tentunya mengacu pada kondisi tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya program yang telah dirancang, anggaran harus disesuaikan, dan sumber pendapatan juga harus ditingkatkan,” tegasnya.
Japar berharap pemerintah daerah mampu menyusun strategi yang tepat agar pembangunan di Balikpapan tetap berjalan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha, untuk berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan sinergi yang baik, diharapkan dampak dari efisiensi anggaran ini dapat diminimalisir, sehingga pembangunan di Balikpapan tetap berlanjut demi kesejahteraan masyarakat. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
