Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Permasalahan banjir yang terus menerus terjadi di kawasan Jalan Tepo RT 05 dan 06, Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kota Balikpapan.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan yang dinilai sudah berlangsung lama tanpa penanganan yang memadai.
Menurut Oddang, banjir di wilayah tersebut bukanlah masalah baru. Bahkan sebelum proyek pembangunan akses jalan Tol Balikpapan-IKN dimulai, warga sudah kerap menghadapi genangan air saat musim hujan tiba.
Namun sangat disayangkan, hingga kini belum ada realisasi nyata dari pihak pemerintah meskipun pengajuan dan usulan penanganan telah disampaikan secara berulang oleh masyarakat dan wakil rakyat.
“Hampir setiap tahun kami ajukan penanganan banjir di lokasi ini, tapi tidak pernah ada tindak lanjut yang jelas. Ini menunjukkan lemahnya respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Oddang, Selasa (15/4/2025).
Oddang menegaskan bahwa kawasan Jalan Tepo seharusnya masuk dalam prioritas penanganan, apalagi letaknya berada di Ring 1, zona yang semestinya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Ia pun mengkritik kelurahan setempat yang dianggap kurang tanggap terhadap keluhan warga.
“Kelurahan seharusnya lebih proaktif. Ini bukan hanya genangan kecil, tapi sudah menjadi ancaman tahunan bagi warga. Apalagi beberapa RT terdampak langsung dan mengeluh soal kerugian yang dialami akibat banjir,” jelas politisi Partai Hanura tersebut.
Sebagai langkah awal, Oddang mendorong Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan untuk segera melanjutkan pekerjaan pengangkatan sedimen yang menumpuk di saluran parit. Saluran tersebut mengarah ke area pemancingan dan dinilai menjadi titik krusial agar aliran air dapat mengalir dengan lancar dan tidak tersumbat.
Tak hanya itu, ia juga berencana memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek jalan Tol untuk duduk bersama membahas dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar.
Menurutnya, koordinasi dengan pihak terkait sangat penting agar solusi komprehensif bisa segera diwujudkan.
“Komunikasi dengan pihak pelaksana tol harus segera dilakukan agar ada kejelasan dan tanggung jawab bersama. Ini demi kepentingan masyarakat,” tandasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
