Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Gabungan PPP dan PKS, Iwan Wahyudi, menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada 21 April 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS-PPP memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan selama tahun 2024, termasuk perolehan berbagai penghargaan dari tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.
“Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat dan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan atas capaian tersebut. Ini merupakan wujud kerja keras dari berbagai pihak atas kinerja yang baik,” ujar Iwan
Ia juga mengapresiasi keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahap perencanaan, sebagai upaya untuk memastikan tata kelola yang lebih baik.
Namun, Iwan menyoroti bahwa pembahasan LKPJ tahun ini perlu dilakukan melalui mekanisme panitia khusus (Pansus), sebagai bentuk evaluasi atas LKPJ 2023 yang tidak dibahas secara intensif.
“Seharusnya LKPJ Wali Kota dibahas oleh DPRD melalui pansus agar proses evaluasi bisa lebih komprehensif dengan melibatkan narasumber, tenaga ahli, dan seluruh stakeholder,” ujarnya.
Fraksi PKS-PPP mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dalam menilai pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian sasaran pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan serta tindak lanjut dari rekomendasi DPRD sebelumnya.
Iwan Wahyudi juga memaparkan sejumlah keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan sepanjang tahun 2024. Di antaranya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 82,62 poin, naik 0,59 poin dari tahun sebelumnya. Angka tersebut menempatkan Balikpapan sebagai kota dengan IPM tertinggi kedua di Kalimantan Timur dan di atas rata-rata nasional.
“IPM mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Balikpapan juga meraih 72 penghargaan sepanjang 2024, terdiri dari 45 penghargaan tingkat provinsi, 26 nasional, dan satu internasional.
Namun demikian, Fraksi PKS-PPP juga menyoroti sejumlah permasalahan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah. Dalam realisasi APBD 2024, tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp615,31 miliar, atau sekitar 15% dari total anggaran.
“Besarnya Silpa ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penyebabnya bisa karena perencanaan yang kurang tepat, pelaksanaan proyek yang terlambat, atau pengelolaan keuangan yang tidak efisien,” tegas Iwan.
Fraksi PKS-PPP merekomendasikan agar Pemkot Balikpapan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada tahap setelah perubahan anggaran.
Terkait penyerapan anggaran, fraksi ini mencatat bahwa sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah merealisasikan anggaran di atas 90 persen. Namun, penyerapan anggaran di sektor pendidikan hanya mencapai 87,20 persen, menyisakan Silpa sebesar Rp133 miliar.
Fraksi PKS-PPP mendorong profesionalisme dalam pelaksanaan program dan kegiatan daerah, mulai dari proses perencanaan, pelelangan, pengadaan hingga pengawasan agar berjalan sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
