Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan tahun anggaran 2024. Evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar pada Senin, 21 April 2025.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, menyatakan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan strategis yang berisi saran, masukan, dan koreksi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Balikpapan ke depan.
“Secara umum, kami menilai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan terhadap masyarakat Kota Balikpapan selama tahun 2024 telah berjalan cukup baik. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan ini perlu menjadi perhatian serius bagi Wali Kota serta seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujar Najib.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan tiga poin utama rekomendasi dalam catatan strategisnya, yaitu terkait pendapatan asli daerah (PAD), pendidikan, dan kesehatan.
Pertama, Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian PAD tahun 2024 belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah, di antaranya, perluasan basis pajak, optimalisasi penggalian potensi pajak dari objek dan subjek yang telah terdaftar, penciptaan sumber pendapatan baru melalui kebijakan investasi. Kemudian peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan yang ketat dan pemberlakuan sanksi tegas.
Menurut fraksi PDI.P, pajak daerah merupakan jantung dari pembangunan, sehingga perlu penguatan fiskal agar Balikpapan dapat terus berkembang secara optimal.
Kemudian Dalam sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan kekhawatiran terkait pertumbuhan jumlah siswa yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana pendidikan. Kota Balikpapan yang berperan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan infrastruktur pendidikan.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan meliputi, Pembangunan sekolah baru
Renovasi sekolah berdasarkan analisis kondisi wilayah dan jumlah penduduk, Penambahan ruang kelas, Persiapan SDM pelaksana kegiatan pembangunan sekolah.
Fraksi juga menekankan pentingnya memastikan tidak ada anak usia sekolah di Balikpapan yang tidak mendapatkan hak pendidikan.
Terakhir Terkait pelayanan kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi perhatian pemerintah kota, namun tetap memberikan beberapa catatan. Fokus diarahkan pada penguatan layanan RSUD Beriman Balikpapan yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Fraksi menilai perlu adanya kebijakan tegas dan langkah-langkah inovatif dari pemerintah kota untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Beriman dinilai sangat krusial demi tercapainya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh rekomendasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik, adil, dan sejahtera sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
