Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Sebanyak 13 sekolah swasta di Kota Balikpapan mendapatkan subsidi dari Pemerintah Kota Balikpapan sebagai solusi dari keterbatasan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyebutkan bahwa tahun ini terdapat sekitar 11.000 lulusan Sekolah Dasar (SD). Sementara itu, kapasitas maksimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri hanya bisa menampung sekitar 5.000 hingga 6.000 siswa. Akibatnya, terdapat sekitar 5.000 siswa yang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri dan harus melanjutkan ke sekolah swasta.
“Ini bukan hanya persoalan kapasitas fisik gedung, tapi juga distribusi wilayah dan zonasi yang menyebabkan ribuan siswa terpaksa mencari alternatif di luar sekolah negeri,” ujar Gasali kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).
Sebagai solusi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan bekerja sama dengan 13 sekolah swasta dalam program subsidi pendidikan. Bentuk bantuan yang diberikan meliputi Subsidi SPP sebesar Rp150.000 per bulan per siswa. Subsidi uang pangkal sebesar Rp1.500.000 per siswa.
Menurut dia bahwa program ini diperkirakan akan menjangkau 800 hingga 1.000 siswa dari berbagai latar belakang ekonomi.
“Tujuannya jelas, agar tidak ada siswa yang putus sekolah hanya karena alasan biaya. Kami ingin pendidikan tetap inklusif dan merata, serta dapat meringankan beban wali murid” terangnya.
Subsidi akan disalurkan berdasarkan data siswa yang diterima di masing-masing sekolah swasta mitra. Sekolah-sekolah tersebut wajib melaporkan data jumlah siswa penerima bantuan ke Disdikbud Balikpapan, yang kemudian akan melakukan verifikasi dan menyalurkan dana sesuai kebutuhan.
DPRD Kota Balikpapan mendorong agar program ini bisa dievaluasi secara berkala dan diperluas jika diperlukan. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mempercepat pembangunan unit sekolah baru guna mengurangi ketimpangan daya tampung SMP negeri.
“Subsidi ini baik. Tapi ke depan, pembangunan infrastruktur sekolah negeri baru tetap harus jadi prioritas,” tegas Gasali.
Dengan dukungan anggaran yang memadai dan sinergi berbagai DPRD Balikpapan berharap tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tertinggal dalam mengakses pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
