Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD dan SMP untuk tahun ajaran 2025/2026 di Kota Balikpapan berjalan dengan cukup baik.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) atas kinerja yang dinilainya sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) nasional.
Namun, ia juga menyoroti permasalahan serius yang hingga kini masih menjadi tantangan utama, yaitu kekurangan tenaga pengajar.
“Untuk jenjang SD, proses pendaftaran sudah berjalan dengan lancar. Saat ini jenjang SMP juga sedang menjalani tahap pendaftaran Domisili, Afirmasi, Prestasi dan jalur Mutasi,” kata Gasali saat diwawancarai wartawan, Selasa (1/7/2025).
Gasali menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB mengacu pada sistem rayonisasi serta mempertimbangkan prioritas berdasarkan domisili siswa. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan keterjangkauan pendidikan serta pemerataan akses belajar di semua wilayah kota.
Gasali juga menegaskan bahwa tantangan dalam pelaksanaan SPMB setiap tahunnya memang tidak bisa dihindari. Tingginya animo masyarakat terhadap sekolah-sekolah favorit dan keterbatasan daya tampung kerap menjadi isu berulang.
“Setiap tahun ada keluhan, khususnya dari orang tua murid yang ingin anaknya masuk ke sekolah yang dianggap unggulan. Namun kita tetap harus berpegang pada sistem Domisili agar pemerataan pendidikan bisa terwujud,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa adanya
penambahan satuan pendidikan baru dan rekrutmen guru melalui jalur ASN dan PPPK pada tahun sebelumnya memberi harapan baru. Meski demikian, jumlah tersebut belum sepenuhnya mampu menutup kekurangan guru yang masih cukup signifikan.
Berdasarkan data terakhir yang diterima DPRD Kota Balikpapan, masih terdapat kekurangan sekitar 400 guru di berbagai jenjang pendidikan, terutama di tingkat SD dan SMP negeri.
“Kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah murid yang terus bertambah. Ini berdampak pada kualitas proses belajar mengajar, terutama di sekolah-sekolah pinggiran kota,” ungkap Gasali.
Ia mendorong agar pemerintah pusat kembali memberikan kuota tambahan formasi guru, baik melalui jalur ASN maupun PPPK pada rekrutmen mendatang. Menurutnya, tanpa intervensi langsung dari pusat, upaya untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah akan berjalan sangat lambat.
Gasali memastikan bahwa Komisi IV DPRD bersama Disdikbud akan terus bersinergi dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan di Balikpapan. Pihaknya juga akan memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan serta mendorong perbaikan fasilitas sekolah, termasuk sarana dan prasarana pendukung.
“Kami di legislatif berkomitmen untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan optimal. Meskipun masih banyak keterbatasan, yang terpenting adalah semangat dan konsistensi untuk terus memperbaiki sistem,” katanya.
Ia juga meminta agar masyarakat dapat terus mendukung kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah, sembari tetap menyampaikan kritik dan masukan yang konstruktif.
“Kita ingin pendidikan di Balikpapan tidak hanya berkembang dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas. Untuk itu diperlukan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, sekolah, guru, maupun orang tua murid,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
