Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Kesenjangan akses pelatihan kerja di Kalimantan Timur, khusunya di Kota Balikpapan menjadi sorotan serius Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang. Ia menilai, ketimpangan dalam distribusi pelatihan kejuruan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Oddang juga menekankan perlunya peran aktif Balai Latihan Kerja (BLK) Kaltim dalam memperluas jangkauan program pelatihannya, terutama di wilayah selatan seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser.
“Selama ini pelatihan masih terpusat di Samarinda. Padahal masyarakat di daerah lain harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mendapatkan akses yang sama. Ini bukan solusi yang adil,” ujar Oddang, pada Selasa (8/7/2025).
Lebih lanjut Oddang mendorong agar BLK di Balikpapan difungsikan sebagai pusat pelatihan untuk wilayah selatan Kaltim, guna memangkas jarak dan biaya bagi masyarakat lokal yang ingin meningkatkan keterampilan mereka.
Selain itu, Oddang juga menyoroti pentingnya penyusunan kurikulum pelatihan yang sesuai kebutuhan industri serta pengelolaan lembaga yang lebih profesional dan kredibel.
“BLK tidak boleh hanya formalitas. Harus benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berubah,” tegasnya.
Lebih jauh, ia memperingatkan dampak sosial dari minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan, khususnya di sekitar kawasan IKN.
“Jika tidak ada keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, mereka bisa tersisih di kampungnya sendiri. Ini bisa memicu ketimpangan dan kecemburuan sosial,” katanya.
Oddang pun mendorong kolaborasi yang lebih erat antara BLK dengan dunia usaha, agar lulusan pelatihan benar-benar siap kerja dan bisa langsung diserap pasar tenaga kerja.
“Pemerataan pelatihan bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan. Kita ingin masyarakat lokal berdaya dan angka pengangguran terus menurun,” tutupnya. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
