Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Kota Balikpapan mendapat sorotan khusus terkait transparansi dan partisipasi publik.
Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menegaskan bahwa kebijakan anggaran tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi harus lahir dari kebutuhan nyata warga.
“Prioritas harus diarahkan pada pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan,” ujar Najib, Rabu (13/8/2025)
Najib menilai, keberhasilan KUA-PPAS sangat ditentukan oleh keterbukaan data dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaannya.
Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) membuka akses informasi seluas-luasnya.
“Kita tidak boleh bekerja dalam ruang gelap. Data harus jelas, terbuka, dan bisa diuji. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik akan terjaga,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemkot juga menyetujui pelaksanaan proyek tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Balikpapan Timur.
Najib menilai pembangunan rumah sakit ini merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah timur kota.
Ia berharap seluruh tahapan penyusunan anggaran berjalan secara partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar sektor. “Kalau semua pihak terlibat, hasilnya akan lebih tepat guna bagi masyarakat Balikpapan,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
