Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, mengusulkan agar Pemerintah Kota Balikpapan menyusun Peraturan Daerah (Perda) Lingkungan yang terpadu untuk mewujudkan visi “Balikpapan Nyaman Huni”.
Menurut Najib, saat ini terlalu banyak perda yang mengatur aspek lingkungan secara terpisah, seperti perda sampah, perda pedagang kaki lima (PKL), dan perda ketertiban umum.
“Harusnya cukup satu saja, perda lingkungan yang menyeluruh. Jadi semua aspek lingkungan bisa diatur di situ,” ujarnya.
Najib menjelaskan, perda lingkungan yang dimaksud bukan hanya membahas kebersihan, tetapi juga mencakup kenyamanan masyarakat dari tingkat RT dan Kecamatan termasuk soal ruang belajar, keamanan, hingga ketahanan pangan di lingkungan.
“Balikpapan ini kan berbukit-bukit, setiap wilayah punya karakter sendiri. Misalnya di Gunung Samarinda, kawasan sekolah harus dijaga supaya anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman, siang maupun malam,” katanya.
Ia mencontohkan, dalam perda lingkungan nanti bisa diatur tentang jam belajar anak, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengembangan ketahanan pangan lokal seperti urban farming.
“Ketahanan pangan bisa dimulai dari lingkungan. Misalnya ada kelurahan yang warganya menanam cabai, bisa disebut sebagai ‘Kampung Pedas’. Itu bagian dari pemberdayaan dan lingkungan yang produktif,” jelasnya.
Najib menyebut, inisiatif ini juga sejalan dengan kebutuhan Kota Balikpapan menghadapi perkembangan pesat akibat keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Begitu IKN berkembang, dampaknya ke Balikpapan luar biasa. Kita harus siapkan lingkungan yang nyaman huni mulai dari skala kecil,” katanya.
Ia mengaku akan mengusulkan rencana pembentukan perda lingkungan ini melalui fraksi di DPRD agar bisa masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun mendatang.
“Kemungkinan besar kami akan dorong dari fraksi. Tujuannya mendukung visi-misi Wali Kota Balikpapan untuk menciptakan kota yang nyaman dan berkelanjutan,” pungkas Najib. (ADV/DPRD Balikpapan)
