Lintaskaltim.com, BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mencatat kemajuan luar biasa dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Hal ini terungkap dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2024 yang disampaikan pada forum evaluasi di Hotel Palmy Exclusive, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini dipimpin Wakil Bupati Berau, Gamalis, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), didampingi Kepala Bapelitbang Berau Endah Ernany, tim ahli dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM, serta narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Gamalis mengatakan, tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Berau menunjukkan progres signifikan selama lima tahun terakhir.
Tingkat kemiskinan turun dari 6,3 persen pada 2021 menjadi 5,08 persen pada 2024.
Bahkan, data BPS per Maret 2025 mencatat angka tersebut turun lagi menjadi 4,4 persen.
“Target 5 persen yang ditetapkan dalam RPJMD bukan hanya tercapai, tetapi terlampaui. Ini kemajuan besar, karena lebih dari enam ribu jiwa telah berhasil keluar dari garis kemiskinan,” jelas Gamalis.
Selain penurunan jumlah penduduk miskin, kualitas kemiskinan juga membaik.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turut mengalami penurunan drastis dari 0,95 menjadi 0,41, yang menunjukkan beban kemiskinan semakin ringan.
Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,20 menjadi 0,07 yang menandakan jarak pengeluaran dari garis kemiskinan semakin dekat.
Gamalis menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja konvergensi lintas sektor melalui intervensi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi berbasis kampung, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Meskipun menunjukkan hasil positif, LP2KD juga mencatat sejumlah tantangan.
Salah satu isu utama adalah efektivitas belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan yang masih perlu diperbaiki.
Pada 2024, total belanja fungsi kemiskinan Berau mencapai Rp571 miliar, atau setara 10,8 persen dari APBD.
Namun, elastisitasnya masih rendah, di mana kenaikan 1 persen belanja sosial hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,8 persen.
“Kita sudah berada di jalur yang benar, tetapi langkahnya masih perlu disesuaikan. Ke depan, efektivitas belanja harus semakin presisi dan tepat sasaran,” tegas Gamalis.
Tantangan lain meliputi sebaran kemiskinan yang masih terkonsentrasi di wilayah pesisir dan pedalaman.
Selain itu, tingginya kemiskinan pada kelompok perempuan dan anak, antara lain terlihat dari rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan dan adanya anak yang belum bersekolah di beberapa kampung.
Gamalis menegaskan lima instruksi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman ke depan.
Instruksi tersebut yakni penggunaan data presisi dalam pengambilan kebijakan, pendekatan wilayah berbasis masalah, fokus pada penguatan ekonomi produktif, kolaborasi multipihak termasuk transparansi tanggung jawab sosial perusahaan, serta menjaga keberlanjutan program lintas tahun.
“Semua pihak harus bergerak bersama, karena penanggulangan kemiskinan bukan pekerjaan satu dinas, melainkan komitmen seluruh elemen,” tandasnya. (*/Adv)
