Lintaskaltim.com, BERAU – Polemik perizinan Galian C di Kabupaten Berau kini kembali memantik perhatian serius dari jajaran legislatif.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi di atas meja.
Namun, menyangkut denyut ekonomi ratusan keluarga yang menggantungkan hidup langsung dari sektor tersebut.
Menurut Subroto, aktivitas Galian C selama ini telah menjadi salah satu penopang utama penghasilan masyarakat, khususnya bagi para sopir dump truk dan pekerja tambang material.
Ia menilai penundaan kepastian izin ini telah menciptakan efek domino yang merugikan sektor ekonomi kerakyatan.
“Kalau kita berbicara soal ekonomi rakyat dan kesempatan kerja, maka persoalan izin Galian C ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian. Harus ada langkah konkret dari pemerintah daerah,” ujar Subroto, Kamis (26/2/2026).
Berdasarkan data dan informasi yang ia terima, terdapat ratusan sopir dump truk yang terdampak langsung akibat belum terbitnya izin operasional.
Jumlah tersebut dianggap bukan angka kecil, mengingat di balik setiap sopir terdapat anggota keluarga yang kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada kelancaran pekerjaan di sektor ini.
“Kurang lebih ada sekitar 200 sopir dump truk yang terdampak. Ini tentu bukan angka kecil, karena di balik itu ada keluarga yang juga bergantung pada pekerjaan mereka,” jelasnya.
Subroto mengungkapkan, sejumlah perwakilan masyarakat telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke gedung DPRD Berau.
Merespons keresahan tersebut, ia berharap segera ada solusi nyata. Ia bahkan membuka peluang untuk menggelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama pihak-pihak terkait dalam waktu dekat.
“Agar persoalan ini dibahas secara terbuka dan transparan,” katanya.
Subroto pun mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perizinan dan sektor pertambangan untuk segera melakukan koordinasi intensif.
Percepatan proses serta kepastian hukum menjadi harga mati agar para pekerja dapat kembali beraktivitas dengan tenang dan legal.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang justru paling terdampak. Pemerintah harus hadir dan memastikan ada solusi yang jelas agar mereka bisa kembali bekerja,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
