Lintaskaltim.com, BERAU — Gagasan pembangunan pasar tradisional di wilayah pesisir Kabupaten Berau kini kembali menguat di kalangan legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan pusat aktivitas ekonomi tersebut.
Hal ini bertujuan agar masyarakat pesisir tidak terus bergantung pada pasokan dari pusat kota.
Selama ini, warga di lima kecamatan pesisir harus menempuh jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut dinilai sangat tidak efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya transportasi yang dikeluarkan.
Kehadiran pasar lokal dianggap mampu menjadi solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas ekonomi warga.
“Kalau ada pasar di pesisir, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota. Ini juga akan mendorong perputaran ekonomi,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Sutami memaparkan, total penduduk di lima kecamatan pesisir pada tahun 2025 telah mencapai 56.368 jiwa.
Kecamatan Talisayan tercatat memiliki populasi terbesar dengan jumlah 18.781 jiwa di wilayahnya.
Disusul kemudian oleh wilayah Biatan, Batu Putih, Tabalar, hingga ujung selatan di Bidukbiduk.
Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, keberadaan pasar rakyat dinilai sudah sangat layak untuk segera dibangun.
Sutami menilai Talisayan sebagai lokasi yang paling strategis untuk menjadi pusat perdagangan di wilayah pesisir.
Luas wilayah serta kepadatan penduduknya menjadikan Talisayan mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekitarnya.
“Ini bisa menjadi simpul distribusi barang bagi kecamatan di sekitarnya,” jelas Sutami.
Pengembangan pasar rakyat bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melainkan juga merupakan amanat dari regulasi negara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah menekankan pentingnya penguatan pasar tradisional.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 juga mengatur hal serupa demi menjaga keseimbangan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan fasilitas perdagangan di seluruh pelosok Berau.
Keadilan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pesisir jauh.
Sutami berharap proyek ini dapat segera masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan pemerintah.
“Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi bagaimana menghadirkan keadilan ekonomi. Pesisir juga harus tumbuh,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
