Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) terus mengintensifkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyisir perusahaan dan wajib pajak yang masih memiliki tunggakan untuk mendorong percepatan pelunasan kewajiban pajak.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun daftar perusahaan dan wajib pajak yang memiliki tunggakan. Pendataan tersebut dilakukan sebagai dasar untuk menindaklanjuti kewajiban pajak yang belum dibayarkan.
Menurutnya, BPPDRD akan melakukan komunikasi secara langsung dengan wajib pajak agar segera menyelesaikan tunggakan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
“Penagihan tidak hanya menyasar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi juga mencakup Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta sejumlah jenis pajak daerah lainnya,” kata Irfan, Selasa (10/11/2026).
Salah satu temuan tunggakan yang menjadi perhatian BPPDRD adalah PBB Apartemen Borneo Bay yang nilainya mencapai sekitar Rp11 miliar. Terkait persoalan tersebut, BPPDRD telah melayangkan surat peringatan kepada pengembang agar kewajiban pajaknya segera diselesaikan.
Irfan menegaskan, tunggakan pajak tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar meskipun pemerintah telah memberikan kebijakan relaksasi. Penghapusan yang diberikan hanya berlaku untuk sanksi denda, sedangkan pokok utang pajak tetap harus dilunasi.
Meski demikian, BPPDRD memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme pembayaran secara bertahap atau cicilan.
Dia berharap, melalui pendataan dan penagihan yang lebih intensif, potensi penerimaan pajak yang selama ini belum terealisasi dapat dioptimalkan. Dengan begitu, target PAD Kota Balikpapan hingga akhir tahun dapat tercapai. (*)
