Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi persoalan dalam pengelolaan tambang batuan di daerah.
Ketua Pansus Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan penyusunan aturan tersebut harus dilakukan secara cermat, terutama dalam memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.
Menurutnya, regulasi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun melampaui kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Karena itu, sinkronisasi hukum menjadi salah satu perhatian utama Pansus sebelum rancangan tersebut dibawa ke tahap pembahasan berikutnya.
“Kami memastikan aturan daerah ini sejalan dengan undang-undang di atasnya. Sehingga, tidak menimbulkan masalah baru saat diterapkan,” ujar Reza, Selasa (17/11/2026).
Untuk memastikan keselarasan tersebut, Pansus telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta konsolidasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Reza menjelaskan, masukan dari kedua kementerian menjadi bahan penting dalam merumuskan substansi pasal-pasal Ranperda. Langkah itu juga dilakukan agar aturan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan sesuai pembagian kewenangan pemerintah.
“Langkah ini diambil guna memastikan setiap pasal yang dirumuskan tetap berada dalam koridor hukum nasional. Kemudian, agar tidak bertentangan dengan kewenangan pemerintah pusat,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Selain berkonsultasi dengan pemerintah pusat, Pansus juga menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan di daerah. Pihak-pihak yang dilibatkan antara lain pelaku usaha pertambangan, instansi teknis terkait, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim.
Pelibatan tersebut dinilai penting agar regulasi yang disusun tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata dalam aktivitas pertambangan MBLB. Aspirasi daerah diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan ketentuan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat.
Reza menyebut berbagai usulan yang masuk telah dihimpun untuk menjadi bahan penyempurnaan draf Ranperda.
“Aspirasi dari pelaku usaha dan pemerintah daerah kami jadikan bahan utama. Khususnya dalam menyusun pasal-pasal yang paling dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Pansus juga memastikan pembahasan regulasi tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), DPRD Kaltim masih akan membuka ruang diskusi lebih luas dengan melibatkan kalangan akademisi dan tokoh masyarakat.
Menurut Reza, partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses pembentukan regulasi. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak di Kaltim.
“Pembahasan akan terus berjalan sesuai prosedur. Dan, kami segera mengundang akademisi dan para tokoh masyarakat untuk memberikan masukannya kepada kami,” beber Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim tersebut.
Melalui pembahasan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Pansus berharap Ranperda MBLB dapat menjadi landasan penyelenggaraan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang lebih tertib, memiliki kepastian hukum, serta meminimalkan potensi konflik dalam pelaksanaannya. (ADV/DPRD Kaltim)










