Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, kembali turun langsung ke masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026. Dalam kegiatan tersebut, ia menyerap beragam aspirasi warga yang mayoritas menyoroti persoalan air bersih, kepemilikan tanah, dan pelayanan BPJS Kesehatan.
Menurut Yusri, permasalahan air bersih masih menjadi keluhan utama warga di sejumlah wilayah Balikpapan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan belum meratanya distribusi air dari PDAM, terutama di kawasan yang belum terjangkau jaringan pipa.
“Kami minta kepada PDAM agar segera menindaklanjuti keluhan warga. Kebutuhan air bersih ini sangat mendesak, apalagi di musim kemarau. Harapannya masyarakat bisa hidup lebih nyaman dengan adanya akses air bersih yang memadai,” ujar Yusri kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini menilai, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pihak PDAM dalam mencari solusi jangka panjang, termasuk penambahan sumber air baku maupun optimalisasi jaringan distribusi.
Selain persoalan air, Yusri juga menyoroti banyaknya keluhan warga terkait kepemilikan tanah. Menurutnya, sejumlah warga yang ingin memperbaiki rumah tidak layak huni terhambat karena belum memiliki dokumen legalitas tanah yang sah.
“Sebagian warga ingin memperbaiki rumahnya, tapi terkendala administrasi kepemilikan tanah. Ini menjadi perhatian kita bersama. Kami akan dorong agar pemerintah bisa membantu mempercepat penyelesaian administrasi semacam ini,” jelasnya.
Permasalahan tersebut, kata Yusri, tidak hanya menghambat program perbaikan rumah, tetapi juga berdampak pada akses warga terhadap berbagai bantuan pemerintah yang mensyaratkan bukti kepemilikan lahan.
Tak hanya itu, isu pelayanan publik juga turut mencuat dalam dialog bersama masyarakat, khususnya mengenai pelayanan BPJS Kesehatan. Yusri menyampaikan pentingnya peningkatan sosialisasi agar warga mengetahui kemudahan layanan yang kini bisa diakses langsung di tingkat kelurahan.
“Sekarang masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Dinas Kesehatan di Pasar Baru untuk pindah kelas atau memperbarui data BPJS. Prosesnya sudah bisa dilakukan di kelurahan. Informasi seperti ini harus terus disebarkan agar warga bisa lebih mudah dalam mengurus administrasi,” katanya.
Melalui kegiatan reses ini, Yusri menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Balikpapan serta instansi terkait.
“Aspirasi warga ini menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan. Kami di DPRD akan terus mengawal agar pelayanan publik di Kota Balikpapan semakin baik, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Reses ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dan konstituennya, sekaligus bentuk komitmen DPRD dalam memastikan bahwa pembangunan di Balikpapan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. (ADV/DPRD Balikpapan)
