Lintaskaltim.com, BERAU – Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset pemerintah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, memberikan respons tegas terkait polemik sewa-menyewa kios di area yang dikenal sebagai Petak Seribu, yakni kios berukuran 4×6 meter di Jalan AKB Sanipah I, Tanjung Redeb.
Sorotan ini muncul di tengah upaya Pemkab Berau untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, menyusul turunnya dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk pembangunan.
Sri Juniarsih mengaku baru menyadari kawasan lapak tersebut merupakan aset resmi pemerintah daerah setelah mendapatkan informasi melalui media sosial.
“Ini harus kami seriusi,” kata Sri Juniarsih.
Sebagai tindak lanjut awal, Sri Juniarsih mengungkapkan telah meneruskan konten media sosial tersebut langsung kepada dinas terkait, yakni Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, untuk segera direspons.
Bupati dua periode itu menekankan prinsip, setiap aset pemerintah yang disewakan kepada masyarakat sudah seharusnya memberikan kontribusi jelas terhadap PAD Berau.
“Ini harus ditelusuri, jangan sampai jadi penyimpangan dan merugikan daerah,” tutur Sri Juniarsih.
Sri Juniarsih berkomitmen penuh untuk memutus mata rantai praktik yang tidak sesuai hukum demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Tidak ada kompromi, kami tegas soal itu,” tegasnya.
Namun, dalam menyelesaikan persoalan ini, Sri Juniarsih memilih pendekatan yang humanis dan menghindari konflik.
Sri Juniarsih mengutamakan dialog langsung dengan para pedagang untuk mendapatkan informasi yang objektif, alih-alih menimbulkan keributan.
“Kami akan lebih humanis,” katanya.
Sri Juniarsih juga memastikan proses penertiban dan penelusuran dilakukan tanpa adu argumen berlebihan atau tindak kekerasan terhadap warga.
Langkah konkret yang diperintahkan adalah pemutakhiran data.
Sri Juniarsih telah menginstruksikan Diskoperindag dan Bagian Aset BPKAD untuk segera melakukan pendataan ulang pelapak guna mengetahui total aset dan detail penyewa di lokasi tersebut.
“Akan didata, nanti kami akan dialog dulu dengan para kepala dinas dan badan ini,” tutupnya. (*/Adv)
