Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Program Data Desa dan Kelurahan Presisi yang digagas oleh Pemprov Kaltim dan Pemkab PPU kini memasuki tahap monitoring, evaluasi dan pra-laporan oleh Tim IPB University di Ruang Mahakam IV Hotel Royal Suite Balikpapan pada Senin (29/1/2024).
Dalam kegiatan tersebut juga turut dihadiri Gubernur Kaltim Akmal Malik, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Univerity Sofyan Sjaf, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim HM Syirajudin, Kadis PMPD Anwar Sanusi, Kadis Kominfo M Faisal, Kepala BKKBN Sunarto, camat dan lurah/kades Kabupaten PPU.
Diketahui program Dara Desa dan Kelurahan Presisi ini Pemkab PPU menjadi pilot projek pertama di Kaltim. Program ini pun telah disosialisasikan beberapa bulan lalu di PPU.
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengapresiasi Pemprov Kaltim yang menggandeng Kabupaten PPU untuk menjadi pilot projek pertama di Kaltim dalam program satu data dan desa/kelurahan presisi.
“Sekalipun ini dalam proses pra-pelaporan oleh tim IPB University tetapi sudah mendekati sempurna, karenanya kita berterima kasih kepada Pemprov Kaltim yang sudah menjadikan Kabupaten PPU sebagai pilot projek pertama dalam data presisi sehingga seluruh perangkat daerah bisa menggunakan satu data ini dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada dilingkungan Pemkab PPU,” kata Makmur.
Makmur menjelaskan, adanya program data desa dan kelurahan presisi ini dapat menjadi pedoman bagi Pemkab PPU bersama seluruh SKPD terkait program yang akan dijalankan untuk 5 sampai 10 tahun kedepan. Termasuk melakukan pengecekan terhadap apa saja yang sudah atau belum terlaksana. Sehingga satu data ini bisa menjadi role map yang nyata dengan kondisi kekinian saat ini yang terjadi di masyarakat yang terintegrasi di satu data presisi di Kabupaten PPU.
“Kita dapat merencanakan pembangunan dengan lebih baik, mengidentifıkasi potensi yang dapat dikembangkan dengan mekanisme perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat. Khususnya di tingkat desa dan kelurahan termasuk mempermudah kita dalam idetifikasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat seperti dalam penyaluran bansos, penggunaan dana desa, identifikasi dalam penurunan stunting, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata dan seluruh program lain yang nerujuk di satu data presisi,” jelasnya.
Makmur menyebut terkadang semangat membangun tetapi tidak disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan di masyarakat. Hal inilah yang menjadi masalah lantaran tidak diperhitungkan asas kebermanfaatannya dan peruntukkannya.
“Makanya ada beberapa yang mangkrak padahal bukan itu yang dibutuhkan, inilah fungsi dari satu data presisi ini kita bisa melihat hal terpenting pembangunan itu berkesesuaian dengan potensi, kondisi dan kebutuhan dimasyarakat apalagi kini PPU sudah menjadi daerah yang bersandingan dengan IKN,” tegasnya.
Makmur mengimbau kepada seluruh jajarannya bersama unsur terkait untuk bersama-sama bertransformasi dalam melaksanakan program pembangunan daerah berbasis data akurat presisi.
“Sehingga pembangunan di Kabupaten PPU tidak tertinggal jauh seiring pembangunan dan transpormasi IKN Nusantar saat ini,” pungkasnya. (*/ADV/Diskominfo PPU)
