Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi Nasdem DPRD Balikpapan menilai Rancangan Pendapatan Daerah (RPD) tahun 2025 sebesar Rp3,58 triliun realistis untuk dicapai.
Anggota Fraksi Nasdem, Suwardi Tandiring, menegaskan pendapatan daerah harus dioptimalkan, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, sektor pajak dan retribusi memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Dengan realita yang ada, masih banyak objek pajak yang belum teridentifikasi dan retribusi yang belum optimal,” ujar Suwardi saat membacakan pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna pembahasan APBD 2025, Senin (18/11/2024).
Ia menyebut upaya identifikasi objek pajak dan retribusi menjadi langkah mendesak. Selain itu, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat juga diperlukan untuk memastikan kepastian penerimaan dana transfer.
“Kami sudah menyampaikan hal ini sejak periode sebelumnya. Pemerintah daerah perlu terus menjalin komunikasi aktif dengan kementerian terkait,” tegasnya.
Fraksi Nasdem juga menyoroti pentingnya pendekatan maksimal kepada wajib pajak untuk menagih piutang pajak yang belum terselesaikan. Suwardi menilai piutang pajak yang tidak tertagih menjadi permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami pandang perlu terus meningkatkan sumber PAD Balikpapan. Salah satunya dengan menyelesaikan piutang pajak yang sampai saat ini masih menjadi kendala,” jelasnya.
Menurut Suwardi, potensi PAD Balikpapan juga dapat ditingkatkan melalui pengelolaan sektor retribusi, terutama retribusi parkir.
“Kota ini memiliki jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar. Potensi ini harus dimanfaatkan lebih maksimal, misalnya dengan mengembangkan parkir vertikal, parkir tepi jalan, dan lahan strategis lainnya,” ujarnya.
Selain parkir, Fraksi Nasdem mendorong pemerintah kota untuk mengeksplorasi sumber pendapatan lain, seperti pengelolaan kawasan wisata dan pengolahan limbah.
Meski demikian, Suwardi menegaskan bahwa penerapan kebijakan peningkatan PAD harus didukung inovasi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kebijakan ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak hanya berfokus pada pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
