Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, kembali menyoroti permasalahan kurangnya sekolah menengah pertama (SMP) di Balikpapan Timur. Kondisi ini dinilai menyebabkan kesulitan bagi para lulusan sekolah dasar (SD) untuk mendapatkan sekolah lanjutan yang sesuai dengan sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurut Gasali, salah satu wilayah yang terdampak adalah Kelurahan Manggar, yang memiliki lebih dari 40 ribu jiwa dengan sekitar 100 rukun tetangga (RT). Namun, jumlah SMP di wilayah tersebut masih sangat terbatas.
Saat ini, hanya terdapat tiga SMP, yaitu SMP SMP 8, dan SMP 23 dan yang terbaru SMP 28. Akibatnya, banyak siswa lulusan SD yang kesulitan mendapatkan tempat di sekolah-sekolah yang masih dalam zona mereka.
“Setiap tahun, ada sekitar 400 lulusan SD di Manggar yang harus melanjutkan ke SMP. Sayangnya, kapasitas sekolah yang tersedia masih sangat terbatas. Hal ini memaksa banyak siswa untuk mencari sekolah di luar zona mereka,” ujar Gasali, Kamis (6/2/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan
tidak hanya terjadi pada jenjang SMP, tetapi juga di tingkat SMA. Di Balikpapan Timur, hanya ada dua sekolah lanjutan atas, yaitu, SMA 7, dan SMK 5 di Lamaru. Dengan jumlah siswa yang terus bertambah, keterbatasan sekolah ini menjadi kendala bagi lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tanpa harus bersekolah jauh dari tempat tinggalnya.
Gasali mengakui bahwa dalam waktu dekat, akan ada SMP 28 yang siap dibuka di Manggar Baru. Namun, ia menegaskan bahwa penambahan satu sekolah saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan kekurangan fasilitas pendidikan di Balikpapan Timur.
“SMP 28 memang bisa membantu, tapi jumlahnya masih belum cukup. Kami ingin ada pembangunan SMP baru di daerah ini, sehingga siswa memiliki lebih banyak pilihan sekolah dalam zonasi mereka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan pembangunan sekolah di berbagai wilayah Balikpapan. Ada beberapa daerah yang memiliki dua SMP yang berdekatan, sementara di wilayah lain yang lebih padat penduduknya hanya terdapat satu SMP.
Ketimpangan ini membuat sistem zonasi PPDB menjadi tidak efektif karena banyak siswa yang harus mencari sekolah di luar wilayah tempat tinggalnya.
DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan sekolah baru, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami defisit sekolah. Gasali menyatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar penambahan SMP di Balikpapan Timur masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Kami akan terus memperjuangkan pembangunan SMP baru agar distribusi sekolah lebih merata. Dengan begitu, sistem PPDB dapat berjalan lebih baik dan tidak menyulitkan para siswa serta orang tua,” pungkasnya. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
