Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menyoroti lambannya pelayanan publik di beberapa kelurahan di Balikpapan, terutama terkait pengurusan BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Dalam pernyataannya, Najib mengungkapkan pentingnya evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
Ia menilai, keterlambatan dalam pelayanan bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti pejabat yang tidak berada di tempat, kurangnya pemahaman terhadap SOP, hingga kemungkinan adanya oknum yang memperlambat proses secara sengaja.
“Kalau ada pelayanan yang lambat, itu jadi masukan buat pemerintah kota. Bisa jadi masalahnya karena pejabat yang tanda tangan tidak di tempat atau petugas tidak paham SOP. Masyarakat harus kritis dan memberikan masukan,” ujar Najib pada Rabu(14/5/2025).
Dia meminta agar Pemerintah kota seharusnya memberikan pelatihan kepada petugas kelurahan. “Perlunya pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara menyeluruh untuk meningkatkan kapasitas petugas pelayanan di kelurahan.
Menurutnya, pelayanan publik adalah hal mendasar dan menyangkut kemanusiaan.
“Kalau pelayanan diperlambat, dan ada indikasi oknum minta imbalan supaya cepat, itu harus dilaporkan. Ini soal kemanusiaan. BPJS itu untuk rakyat kecil. Pemerintah kota harus serius memperbaiki sistem,” lanjut Najib.
Ia juga meminta agar perbandingan antara kelurahan yang cepat dan lambat dalam pelayanan bisa diberitakan agar menjadi bahan evaluasi bersama.
“Kalau ada perbedaan antar kelurahan, sampaikan saja di media. Biar jadi bahan koreksi,” ujarnya.
Najib menekankan pentingnya konfirmasi dan klarifikasi dalam setiap laporan masyarakat. Menurutnya, bisa saja keterlambatan bukan semata karena kelalaian petugas, tapi karena ada berkas yang kurang atau kendala administratif lainnya.
“Kita bantu juga. Jangan langsung menyalahkan. Bisa jadi petugas sedang ada kunjungan lapangan. Tapi kalau sudah lengkap dan masih lambat, itu patut dipertanyakan,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
