Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menanggapi kelangkaan beras premium yang terjadi di sejumlah pasar tradisional dan modern di Balikpapan.
Ia menilai bahwa kelangkaan ini bukan disebabkan oleh krisis produksi, melainkan merupakan dampak sistemik dari kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, terutama dalam rantai distribusi.
“Kemarin kami sempat membahas ini di internal komisi. Memang terlihat ada beberapa kemasan beras premium yang tidak tersedia di pasaran. Kemungkinan ini juga merupakan imbas dari persoalan sebelumnya, seperti kasus beras oplosan. Dampaknya, distribusi beras ke sejumlah wilayah menjadi tersendat,” jelas Japar, Kamis (7/8/2025).
Ia menambahkan bahwa meskipun stok beras tidak sepenuhnya habis, penurunan ketersediaan tetap terlihat di beberapa pasar. Untuk itu, pihaknya berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor dan pasar guna memastikan ketersediaan beras.
“Nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama Ketua Komisi dan rekan-rekan lainnya. Kita akan agendakan survei lapangan atau sidak untuk melihat langsung kondisi distribusi dan stok beras di pasar-pasar,” ujarnya.
Menurutnya, ketersediaan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia mengingatkan bahwa kelangkaan beras bisa memicu gejolak di masyarakat.
“Kita harus prihatin karena ini menyangkut kebutuhan dasar. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Kami juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mencari solusi bersama,” tutup Japar. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
