Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Meski telah mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama selama dua tahun berturut-turut, termasuk pada 2025 ini, Pemerintah Kota Balikpapan mengakui jalan menuju kategori tertinggi, Paripurna, masih penuh tantangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Heria Prisni, menyebutkan salah satu persyaratan utama KLA Paripurna adalah nihilnya kasus kekerasan terhadap anak, serta tersedianya fasilitas publik yang sepenuhnya aman dan ramah anak.
“Kalau paripurna itu syaratnya sangat ketat. Misalnya nol kasus kekerasan terhadap anak, anak-anak bisa bepergian atau bersekolah dengan aman tanpa diantar, dan sarana pendukungnya lengkap. Sarana kita memang belum semuanya siap,” ujar Heria, Selasa (12/8/2025)
Menurutnya, pengembangan dan standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) menjadi salah satu pekerjaan besar. Meski sudah tersedia di beberapa titik, fasilitas tersebut perlu memenuhi standar nasional agar benar-benar aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
Heria juga menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan untuk pembangunan ruang bermain anak di 34 kelurahan dan 6 kecamatan dapat selesai dalam lima tahun ke depan.
“Perencanaan kami memang untuk membangun ruang bermain anak di seluruh kelurahan. Targetnya lima tahun harus tuntas, namun semua itu tergantung pada ketersediaan anggaran dari Pemerintah Kota setiap tahunnya,” ujarnya.
Saat ini, dari target tersebut, baru tersedia tiga lokasi ruang bermain anak yang telah dibangun, yakni di wilayah Puspoyudo, Islamic Center, dan Taman Bekapai. Ketiganya merupakan fasilitas yang dibangun melalui pendanaan pemerintah.
Selain itu, Heria menekankan perlunya sinergi lintas sektor untuk memperluas sekolah ramah anak, kawasan sehat tanpa rokok (KSTR), menurunkan angka kekerasan, serta menyediakan transportasi publik yang aman untuk anak-anak.
Heria menegaskan bahwa keberhasilan meraih KLA Paripurna bukan hanya tugas DP3AKB, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak. Yani, pemerintah, DPRD, masyarakat, hingga dunia usaha.
“Kami optimistis, tapi ini bukan pekerjaan mudah. Butuh waktu, komitmen, dan kerja sama semua pihak untuk benar-benar naik kelas,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Balikpapan)
