Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah untuk segera menuntaskan persoalan krisis air bersih yang hingga kini masih dirasakan sebagian warga. Salah satu upaya yang dinilai paling efektif adalah mempercepat realisasi pembangunan sumber air baku baru.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan bahwa kebutuhan air di kota ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan permukiman. Sementara itu, pasokan air masih bergantung pada dua waduk utama, yakni Waduk Manggar dan Waduk Teritip, yang kapasitasnya semakin menipis.
“Kondisi dua waduk utama kita sudah berat menanggung kebutuhan masyarakat. Karena itu, perlu ada percepatan program penambahan sumber air baku agar distribusi air bisa lebih stabil,” ujar Japar, Senin (20/10/2025).
Japar mendukung pemerintah dalam melakukan kerja sama dengan PT Arsari Tirta Pradana (ATP) untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Balikpapan yang telah masuk dalam rencana strategis sejak beberapa tahun terakhir.
Proyek ini dinilai krusial karena berpotensi menambah pasokan air bagi Balikpapan, terutama bagi wilayah pinggiran seperti Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat.
“Kalau pengambilan air di waduk Sepaku bisa terealisasi 2026, maka suplai air untuk Balikpapan akan meningkat signifikan. Kita berharap ini jadi prioritas pemerintah,” jelasnya.
Selain waduk Sepaku, pemerintah juga tengah mengkaji pengembangan sumur air dalam di beberapa wilayah. DPRD, kata Japar, akan memastikan agar perencanaan dan pembiayaannya berjalan konsisten.
Menanggapi opsi desalinasi air laut, Japar menilai teknologi tersebut belum efisien untuk diterapkan di Balikpapan.
“Investasinya besar, tapi kapasitasnya kecil. Untuk Balikpapan, penambahan waduk dan sumur dalam jauh lebih realistis,” tegasnya.
Japar menambahkan, DPRD berharap seluruh program peningkatan kapasitas air baku bisa berjalan sesuai jadwal dan tuntas sebelum tahun 2027, agar warga tidak lagi mengalami krisis air bersih setiap musim kemarau.
“Kami ingin masyarakat tidak lagi bergantung pada sistem distribusi bergilir. DPRD siap mengawal agar pelayanan PDAM lebih maksimal dan merata,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
