Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Meski usulan penambahan kuota LPG subsidi 3 kilogram untuk Kota Balikpapan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina disebut memiliki ruang fleksibilitas untuk mengatur pasokan antarwilayah di Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Pertamina Patra Niaga, serta 11 agen LPG, di ruang rapat gabungan Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (5/11/2025).
Dia menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dikenal dengan istilah pengalihan slot kuota, bukan pemindahan fisik barang, melainkan penyesuaian jatah kuota antar daerah sesuai kebutuhan aktual.
“Pertamina punya posisi bergaining juga. Kalau memang kuota Balikpapan dinilai kurang, mereka bisa meminta suplai tambahan dari daerah lain di Kalimantan Timur. Jadi bukan barangnya yang dipindah, tapi slot kuotanya,” terang Japar.
Menurutnya, sistem pengalihan slot kuota ini menjadi solusi jangka pendek yang bisa ditempuh sambil menunggu keputusan resmi dari Kementerian ESDM. Sebab, kebutuhan LPG subsidi di Balikpapan terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pelaku usaha kecil.
Pada tahun 2024, realisasi kuota LPG subsidi Balikpapan mencapai sekitar 19.000 metrik ton. Untuk tahun 2025, Pemerintah Kota telah mengajukan penambahan hingga 25.000 metrik ton, atau naik sekitar 6.000 metrik ton. Namun, hingga kini usulan tersebut masih dalam proses persetujuan di tingkat pusat.
“Pembagian kuota LPG ini diatur secara nasional, tapi Pertamina sebagai operator di lapangan memiliki fleksibilitas menyesuaikan kebutuhan di wilayah operasionalnya. Kalau ada daerah yang over kuota, bisa dialihkan sementara ke daerah yang kekurangan,” jelas Japar.
Ia menambahkan, DPRD mendukung penuh langkah-langkah adaptif yang dilakukan Pertamina selama tetap mengikuti ketentuan dan memastikan distribusi LPG subsidi berjalan tepat sasaran.
“Yang penting kebutuhan masyarakat tidak terganggu, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. DPRD akan tetap memantau agar distribusi berjalan lancar,” tegasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
