Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menegaskan bahwa perbaikan kualitas data dan peningkatan kapasitas kader posyandu merupakan dua aspek mendasar yang harus segera dibenahi jika pemerintah ingin menekan angka stunting secara efektif.
Ia menilai berbagai program sudah berjalan, namun efektivitasnya belum optimal karena masih terjadi persoalan di level pendataan dan pelaksanaan di lapangan.
Iim mengatakan, persoalan data stunting masih menjadi kendala klasik yang belum terselesaikan. Banyak kasus ditemukan bahwa anak yang tercatat dalam data sebagai penerima intervensi justru sudah tidak tinggal di wilayah tersebut saat petugas melakukan pengecekan ulang.
“Kenapa sudah banyak upaya tetapi angkanya tidak turun? Salah satunya persoalan data. Banyak temuan di lapangan bahwa anak yang masuk data stunting ternyata bukan warga setempat atau sudah pindah ketika ingin ditangani,” ujarnya kepada wartawan, Senin (17/11/2025).
Dia menjelaskan bahwa mobilitas penduduk yang cukup tinggi menjadi faktor utama ketidaksinkronan data. Anak-anak dari luar wilayah yang sempat terdaftar kemudian tidak ditemukan kembali, sehingga membuat intervensi tidak tepat sasaran dan memengaruhi akurasi angka prevalensi stunting di kota ini.
Selain masalah mobilitas, Iim juga menyoroti masih rendahnya akurasi dalam proses pengukuran yang dilakukan sebagian kader posyandu. Menurutnya, kesalahan kecil dalam pengukuran berat atau tinggi badan dapat menghasilkan data yang tidak presisi dan berdampak pada penilaian status gizi anak.
“Menimbang dan mengukur itu harus presisi. Nol koma saja kalau salah, dikumpulkan banyak bisa membuat data terlihat tinggi. Makanya kader perlu pelatihan,” tegasnya.
Iim menilai kader posyandu memegang peran sentral dalam pendataan sekaligus pengawasan kesehatan anak di tingkat RT dan kelurahan. Namun dengan beban kerja yang cukup tinggi, banyak dari mereka masih minim pelatihan dan bekerja secara sukarela tanpa insentif yang memadai.
Karena itu, ia mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan kompetensi kader melalui pelatihan terukur dan berkala, sekaligus mempertimbangkan pemberian insentif bagi mereka yang aktif menjalankan tugas.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat posyandu akan berdampak langsung pada validitas data dan keberhasilan program pencegahan stunting.
“Kader ini ujung tombak. Kalau mereka tidak dibekali kemampuan yang baik, program apa pun jadi tidak maksimal. Insentif boleh diberikan, tapi kapasitasnya harus ditingkatkan dulu,” tambahnya.
Iim berharap pemerintah kota lebih fokus pada pembenahan dasar seperti data, sistem pelaporan, dan kompetensi kader, sebelum memperluas program intervensi lainnya.
Ia menilai langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan setiap anak yang benar-benar membutuhkan intervensi dapat terpantau dan tertangani dengan tepat. (ADV/DPRD Balikpapan)
