Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam penyusunan APBD 2026, terutama terkait ketimpangan infrastruktur pendidikan yang dinilai masih jauh dari memadai.
Fraksi menilai pemerintah perlu memperkuat arah kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pelayanan publik, pendidikan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.
Sorotan dan rekomendasi tersebut disampaikan oleh H. Haris saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/2025).
Dalam pemaparannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Kota Balikpapan. Lonjakan jumlah siswa dari tahun ke tahun tidak diiringi peningkatan fasilitas fisik seperti ruang kelas, sarana belajar, hingga jumlah sekolah baru.
“Kondisi ketidakseimbangan ini sudah berlangsung cukup lama dan semakin terasa dampaknya. Kekurangan ruang kelas serta kurangnya guru harus segera mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota,” ujar H. Haris.
Menurutnya, jika permasalahan dasar dalam dunia pendidikan tidak ditangani secara serius, kualitas layanan pendidikan jangka panjang akan terpengaruh dan dapat meningkatkan ketimpangan akses pendidikan antarwilayah.
Fraksi juga meminta Wali Kota Balikpapan untuk memastikan pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh kecamatan, bukan hanya terpusat di wilayah tertentu. Penempatan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas menjadi bagian penting dari solusi yang ditawarkan.
“Pemerataan infrastruktur pendidikan adalah kebutuhan mendesak. Pemerintah harus memastikan setiap anak, di mana pun tinggal, memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan yang layak,” tegas Haris.
Selain persoalan pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan turut mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang inovatif. Namun, peningkatan tersebut diharapkan tidak menambah beban ekonomi masyarakat.
“PAD harus meningkat melalui program yang produktif dan memberi nilai tambah, tetapi tidak boleh membebani masyarakat. Kreativitas dan inovasi perangkat daerah sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Fraksi menilai bahwa penguatan PAD harus sejalan dengan transparansi dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Menutup penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan siap terlibat dalam pembahasan APBD 2026 secara mendalam bersama Pemerintah Kota Balikpapan.
“Pihaknya menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, efektif, dan tepat sasaran,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
