Lintaskaltim.com, BERAU – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten Berau bergerak cepat memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok.
Langkah strategis ini dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berau, yang dibuka Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, di Kantor Bapelitbang, Kamis (4/12/2025).
Pertemuan krusial ini dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pangan, perdagangan, distribusi bahan bakar, dan informasi publik.
Said menegaskan, pengendalian inflasi merupakan isu krusial yang menentukan stabilitas ekonomi daerah.
Jika tidak terkendali, inflasi dapat melemahkan daya beli masyarakat dan memengaruhi aktivitas ekonomi secara luas.
“Pergerakan harga menjelang Natal dan Tahun Baru selalu meningkat. Belanja masyarakat tinggi, distribusi padat, dan tekanan harga komoditas sulit diprediksi. Karena itu, kita harus memastikan harga stabil, stok terpenuhi, dan distribusi barang tidak terhambat,” ujarnya.
Said meminta semua stakeholder menjalankan peran secara maksimal untuk mengantisipasi kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan strategis akibat peningkatan permintaan tinggi.
Instruksi diberikan kepada Dinas Pangan untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar, Diskoperindag memantau stok dan memperkuat operasi pasar, Bagian Ekonomi mengawal distribusi LPG agar tidak terjadi kelangkaan, dan Diskominfo menyajikan data harga secara cepat dan akurat kepada masyarakat.
Selain isu inflasi Nataru, Said juga menyoroti tantangan fiskal yang akan dihadapi Berau pada 2026.
Kabupaten Berau diprediksi mengalami penurunan tajam pada dana transfer dari pusat yang anjlok dari Rp2,2 triliun menjadi hanya Rp800 miliar.
Penurunan drastis ini dipastikan akan memengaruhi ruang gerak pembangunan daerah.
Untuk merespons kondisi tersebut, Pemkab Berau menyiapkan sejumlah langkah efisiensi dan pengetatan anggaran, antara lain pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen, pembatasan kegiatan seremonial, serta pengetatan anggaran dan optimalisasi kinerja perangkat daerah.
“Berau berada di wilayah paling utara Kaltim dengan rantai distribusi yang panjang dan biaya logistik tinggi. Kondisi ini membuat pengendalian inflasi harus benar-benar efektif. Tahun depan kita dituntut cermat dalam mengelola anggaran sekaligus menjaga stabilitas ekonomi,” tegasnya. (*/Adv)
