Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menyoroti rendahnya serapan program kesehatan gratis yang disediakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bagi masyarakat Balikpapan. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Tenaga Kerja, Senin (5/1/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengungkapkan bahwa kuota program BPJS Kesehatan gratis dari Pemprov Kaltim untuk Balikpapan mencapai sekitar 12 ribu peserta. Namun hingga tahun 2025, baru sekitar 8 ribu kuota yang terisi.
“Artinya masih ada sekitar 4 ribu kuota yang belum terpenuhi. Salah satu penyebabnya karena masyarakat belum memahami program tersebut dan persyaratannya,” kata Gasali.
Ia menilai, sosialisasi program pemerintah masih belum merata, terutama di sejumlah wilayah tertentu. Oleh karena itu, Komisi IV mendorong instansi terkait untuk lebih aktif melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
“Kami minta sosialisasi ini diperkuat, tidak hanya melalui media, tapi juga dengan cara jemput bola agar masyarakat benar-benar paham dan bisa memanfaatkan program pemerintah yang tersedia,” ujarnya.
Gasali juga menegaskan bahwa program BPJS Kesehatan gratis tersebut diperuntukkan bagi peserta bukan penerima upah dan bukan peserta mandiri, sehingga perlu penjelasan yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Selain sektor kesehatan, Komisi IV juga meminta dinas terkait di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan untuk memperluas sosialisasi program bantuan dan layanan gratis agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat Balikpapan. (yud)
